QUARTAL.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai Rp3,03 triliun per Mei 2024, ini setara dengan 37,70 persen dari total pagu Rp8,06 triliun.
“Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi APBN di Kaltara mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,39 persen,” kata Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana di Tanjung Selor, dalam keterangan resminya yang diterima redaksi Quartal, Rabu (19/6/2024).
Ia katakan, realisasi tersebut menunjukkan komitmen dan kerja keras Pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Penyaluran APBN di Kaltara difokuskan pada dua sektor utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). BPP telah terserap sebesar Rp739,02 miliar atau 31,41 persen dari pagu, sedangkan TKD mencapai Rp2,29 triliun atau 40,29 persen dari pagu.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam BPP, dengan realisasi mencapai Rp243,88 miliar atau 43,26 persen dari pagu. Diikuti oleh belanja barang sebesar Rp289,33 miliar (34,20 persen), belanja modal Rp205,79 miliar (21,82 persen), dan belanja bantuan sosial Rp0,02 miliar (13,29 persen).
Sementara itu, TKD dimanfaatkan untuk berbagai program seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF).
Realisasi DBH sebesar Rp1,005 triliun atau 41,84 persen dari pagu sebesar Rp2,40 triliun. Realisasi DAU telah mencapai Rp1,09 triliun atau 42,64 persen dari pagu Rp2,56 triliun. Selanjutnya, DAK Fisik sebesar Rp10,007 miliar atau 4,11 persen dari pagu Rp243,53 miliar.
Adapun realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp99,28 miliar atau 35,06 persen dari pagu sebesar Rp 283,18 miliar. Realisasi Dana Desa sebesar Rp78,93 miliar atau 41,73 persen dari pagu sebesar Rp189,15 miliar. Dan, Dana Insentif Fiskal, sudah terealisasi Rp13,27 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp26,54 miliar.
Meskipun telah menunjukkan tren positif, KPPN Tanjung Selor terus meminta para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan penyerapan anggaran. Hal itu dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program-program Pemerintah.
Ia optimistis, dengan upaya tersebut, realisasi APBN di Kaltara dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *
Penulis: Quartal.id
