QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan apresiasi atas pandangan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kaltara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., yang mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan ke-2 DPRD Kaltara, Rabu (19/6/2024).
Pollymaart menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, atas pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2023.
“Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras, sinergi, dan kerjasama yang solid antara Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kaltara,” ungkap Pollymaart.
Lebih lanjut, Pollymaart menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 memuat informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta kinerja keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023.
“Kami berharap Ranperda ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kaltara untuk memberikan persetujuan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2023,” harap Pollymaart.
Dalam rapat paripurna tersebut, beberapa fraksi di DPRD Kaltara menyampaikan pandangan dan saran terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023. Secara umum, fraksi-fraksi mengapresiasi kinerja Pemprov Kaltara dalam mengelola keuangan daerah, namun juga memberikan beberapa catatan dan masukan untuk perbaikan di masa depan.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara atas pencapaian opini WTP ke-10 kalinya. Namun, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, seperti akses pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan di wilayah perbatasan,” ujar salah satu anggota DPRD Kaltara.
Menanggapi saran tersebut, Pollymaart menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan di wilayah perbatasan.
“Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kaltara, khususnya di wilayah perbatasan,” tandasnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, dengan memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan saran secara tertulis. *dkispkaltara
Advertorial
