Selasa, 3 Juni 2025 08:44 WITA

Kaltara sudah realisasikan konstruksi oplah 39 persen dari 10.257 yang ditargetkan Mentan Amran

Mentan RI Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang kala mengunjungi lokasi persawahan di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5/2025). HO

Kaltara sudah realisasikan konstruksi oplah 39 persen dari 10.257 yang ditargetkan Mentan Amran

Selasa, 3 Juni 2025 08:44 WITA

QUARTAL.ID – Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian RI, bersama Pemprov Kaltara, TNI, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhasil melakukan konstruksi Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 2.119 hektare (39,09 persen) dari 10.257 hektare yang ditargetkan Mentan RI. 

“Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dan Mentan saat kunjungan ke Kaltara belum lama ini, Kaltara secara penuh berkomitmen mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional,” kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Inneke Kusumawaty di Tanjung Selor, Senin. 

Pusat Pelatihan Pertanian adalah lembaga di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI. Dan, Inneke Kusumawaty juga ditunjuk sebagai Pj. Ketua Satgas Swasembada Pangan Provinsi Kaltara. 

Ia menjelaskan, kegiatan pendukung swasembada pangan di Kaltara telah berprogres. Per 27 Mei 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) telah mencapai 2.364,30 hektare, atau sekitar 13% dari target 18.011 hektare. 

“Sampai Desember 2025, kami targetkan LTT sudah mencapai 15.556,20 hektare,” ujarnya. 

Target 18.011 hektare LTT padi sawah di Kaltara alokasinya dirincikan 4.348,80 hektare untuk Kabupaten Malinau; 6.674,90 hektare untuk Kabupaten Bulungan; 383,75 hektare untuk Kabupaten tana Tidung; 6.578 hektare untuk Kabupaten Nunukan; dan 28,00 hektare untuk Kota Tarakan. 

Adapun progres konstruksi Oplah sudah mencapai 2.119 hektare atau 39,09 persen dari target konstruksi 10.257 hektare. Total luasan yang sudah tahap kontrak fisik dengan TNI mencapai 5.420 hektare.

Distribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) juga menunjukkan angka yang baik, dengan 68 unit sudah tersalurkan. Jumlah semua usulan alsintan kabupaten/kota di Kaltara mencapai 590 unit yang mencakup 164 unit pompa air, 113 rice transplanter, 70 unit traktor crawler, 205 unit traktor roda dua, 38 unit traktor roda empat. 

“Dari 590 usulan alsintan, sebanyak 199 sudah terkontrak, dan 68 sudah direalisasikan,” sebut Inneke. 

Ia menambahkan, Kementan RI, Pemerintah Daerah di Kaltara, serta TNI terus melakukan percepatan konstruksi Oplah 10.257 hektare. Selain itu, melakukan penyiapan benih untuk masa tanam Juni sampai Desember 2025. 

“Kita juga mempercepat progres SID (Survei Investigasi dan Desain) percetakan sawah, sudah ada MoU antara Dinas Pertanian Kaltara dengan Universitas Mulawarman Samarinda,” kata Inneke. 

Pembentukan Brigade Pangan (BP) juga menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 44 BP telah terbentuk, atau 86 persen dari target 51 BP, yang berpotensi membuka lahan tanam seluas 7.383 hektare. 

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menambahkan, selain sektor pertanian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Instruksi ini dianggap krusial dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi dari tingkat desa. 

Kaltara telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti instruksi tersebut. Sebanyak 447 desa dan 35 kelurahan di Kaltara telah menggelar musyawarah khusus pembentukan koperasi, menghasilkan 406 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. 

Saat ini, proses penerbitan akta pendirian koperasi menjadi badan hukum masih terus berjalan, dan untuk itu, sinergi serta kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan. 

“Kita targetkan pada Juni 2025 ini semua koperasi itu sudah berbadan hukum, Pak Menteri Pertanian sudah melakukan percepatan-percepatan dan kami di daerah juga sudah melakukan upaya percepatan, salah satunya adalah dukungan CSR Bankaltimtara untuk ikut membiayai penerbitan Badan Hukum di notaris,” kata Gubernur. 

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini