QUARTAL.ID – Pemerintah RI sedang menyiapkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara, sejalan dengan pembangunan Kawasan Industri Hijau Industri (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di daerah tersebut.
“Ini sudah dalam proses pembuatan dasar hukum sejak diusulkan oleh salah satu investor di proyek KIHI Tanah Kuning,” kata Kepala Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Kawasan Ekonomi Nasional Bambang Wijanarko di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat (25/4/2025).
Ia merincikan, luas lahan yang diusulkan menjadi KEK mencapai 11.696,53 hektare yang mencakup 9.544,84 hektare wilayah darat dan 2.151,69 hektare wilayah laut. Dari luasan tersebut, sebanyak 7.880,75 hekatare atau 67,37 persen sudah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Bambang Wijanarko juga menyebut, Pemerintah sudah menyiapkan nama bagi KEK baru yang bergerak di sektor industri manufaktur dan energi hijau itu, yaitu KEK Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi).
Rencana kegiatan usahanya mencakup produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi. Nilai investasinya diproyeksikan mencapai Rp504 triliun yang bersumber dari pelaku usaha Rp490 triliun dan badan usaha Rp14 triliun.
“Investor utamanya adalah PT Kalimantan Aluminium yang kini sedang membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500.000 ton di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan tenaga kerja yang terserap di KEK Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi) mencapai 140.796 orang dengan rincian 128.274 tenaga kerja langsung (konstruksi dan operasional) dan 12.500 orang pekerja tidak langsung.
Ia optimistis kehadiran KEK memberi kontribusi PDRB rata-rata bagi Kabupaten Bulungan sebesar Rp42 triliun dan juga Rp42 triliun bagi Provinsi Kaltara.
Tingkatkan Pangsa Ekonomi Kaltara di Regional-Nasional
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI Elen Setiadi menyatakan bahwa KEK Mangkupadi berpotensi mempercepat peningkatan pangsa ekonomi Kaltara di tingkat regional Kalimantan yang saat ini masih relatif kecil.
“Saat ini, proses pengusulan KEK Bulungan (Mangkupadi) sedang berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.
Ia memaparkan, andil ekonomi Provinsi Kaltara terhadap ekonomi Nasional pada 2024 baru mencapai 0,31 persen dari 5,52 persen andil Pulau Kalimantan.
Provinsi Kalimantan Timur masih dengan share tertinggi yaitu 3,24 persen, disusul Kalimantan Barat 0,74 persen, Kalimantan Selatan 0,73 persen, dan Kalimantan Tengah 0,50 persen.
“Dengan kehadiran KEK, kita semua optimistis Provinsi Kaltara mampu memberi share yang tinggi terhadap perekonomian regional Kalimantan dan Nasional,” tutur Elen Setiadi.
Perhatian Global
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang kemudian menyambut baik terselenggaranya seminar pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mangkupadi dan manfaatnya bagi perekonomian daerah dan regional.
Ia mengatakan, potensi unggulan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, menurutnya, saat ini menjadi perhatian nasional bahkan global.
Gubernur juga menyebut potensi besar KEK Mangkupadi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltara melalui pengembangan berbagai sektor seperti industri agro, pengolahan hasil laut, logistik, serta energi terbarukan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara Hasiando G Manik mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Dalam tiga tahun terakhir, kami mencermati adanya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Kaltara, oleh karena itu, upaya untuk menarik investasi menjadi sangat relevan, terutama dengan adanya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan dan usulan KEK Mangkupadi,” ujarnya.
Hasiando menyebut kontribusi signifikan sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltara dalam dua tahun terakhir, terutama sejak 2023, yang sebagian besar didorong oleh aktivitas di kawasan KIHI.
“Secara pangsa, sektor konstruksi terus menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltara sejak 2022, di sisi lain, terjadi penurunan pada net ekspor dan impor, namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena dipengaruhi oleh peningkatan impor untuk keperluan konstruksi di Kaltara,” jelasnya.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah atau daerah, untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu.
KEK dikembangkan melalui persiapan area yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, untuk memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional.
KEK dibangun untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspor, dan kegiatan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebagai percepatan reformasi ekonomi.
Kemajuan ini didukung oleh beragam manfaat bagi para investor, seperti kemudahan di bidang fiskal, perpajakan, dan bea cukai.
Kemudahan lainnya tersedia untuk area non-fiskal seperti birokrasi, pengaturan khusus ketenagakerjaan, imigrasi, serta pelayanan dan tata tertib yang efisien. (*)
Quartal.id
