QUARTAL.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I-2025 sebesar 4,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y).
“Pertumbuhan ekonomi Kaltara ditopang kinerja positif hampir seluruh sektor, dan pertumbuhan signifikan tercatat pada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (14,89 persen), Industri Pengolahan (10,63 persen), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,34 persen),” kata Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai di Tanjung Selor, Kamis.
Sektor dominan seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh moderat sebesar 0,53 persen, sementara Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik sebesar 9,08 persen.
Meskipun mayoritas lapangan usaha mengalami ekspansi, BPS menyebut adanya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian serta fluktuasi belanja pemerintah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara berdasarkan harga berlaku pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 28,67 persen.
Diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,94 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,56 persen), Konstruksi (12,03 persen), serta Industri Pengolahan (8,69 persen). Kontribusi kelima sektor ini mencapai 77,89 persen terhadap total PDRB Kaltara.
Secara quarter-to-quarter (q-to-q), ekonomi Kaltara mengalami kontraksi sebesar 3,07 persen. BPS mengidentifikasi kontraksi signifikan pada sektor Konstruksi (15,69 persen) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,37 persen).
Kontraksi pada administrasi pemerintahan ini mengindikasikan adanya pola penyerapan anggaran yang belum optimal di awal tahun fiskal. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan (3,16 persen) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,85 persen) mencatatkan pertumbuhan positif yang menahan kontraksi lebih dalam.
Analis dari BPS Kaltara menyoroti beberapa poin penting terkait kinerja ekonomi triwulan I-2025. Meskipun masih menjadi kontributor utama, kontraksi tipis pada sektor Pertambangan dan Penggalian (-0,06 persen y-on-y) perlu diwaspadai.
“Pemda perlu mengidentifikasi faktor penyebab kontraksi ini dan mempertimbangkan diversifikasi ekonomi ke sektor lain yang lebih berkelanjutan,” ujar Mas’ud.
Kontraksi signifikan pada sektor Administrasi Pemerintahan (q-to-q) mengindikasikan adanya pola penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun. BPS merekomendasikan Pemda untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih merata sepanjang tahun guna menghindari gejolak ekonomi yang tidak perlu.
Pertumbuhan positif dan tertinggi secara q-to-q pada sektor Industri Pengolahan menunjukkan potensi besar sektor ini untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kaltara di masa depan.
Menurut Mas’ud, Pemda perlu memberikan dukungan dan insentif untuk pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal.
Struktur ekonomi Kaltara yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Untuk itu, perlu meningkatkan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Ia juga menyarankan Pemda memanfaatkan momentum pertumbuhan positif pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (5,81 persen y-on-y dan 0,02 persen q-to-q) dengan menjaga stabilitas harga dan mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Secara regional, Pulau Kalimantan mencatatkan pertumbuhan ekonomi (y-on-y) sebesar 4,32 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kaltara (4,06 persen).
Pulau Sulawesi menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi (6,40 persen), diikuti Jawa (4,99 persen) dan Sumatera (4,85 persen). Kontribusi Pulau Kalimantan terhadap PDB nasional tercatat sebesar 8,15 persen.
BPS berharap data dan analisis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah di Kaltara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih stabil dan inklusif. (*)
Quartal.id
