Bulungan, Antara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara, terus menggenjot sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian daerah. Tahun ini, upaya penguatan tersebut mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia melalui program optimalisasi lahan (Oplah) seluas 4.600 hektare di Bulungan.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah meninjau langsung salah satu sentra pertanian di Bulungan yang membentang lebih dari 300 hektare. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap potensi pertanian di wilayah tersebut.
“Produksi sawah di Bulungan per hektare dapat mencapai 3 hingga 5 ton gabah basah, dan hasil panen ini telah diserap oleh Bulog (Badan Urusan Logistik) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram,” ujar Bupati Syarwani.
Penguatan sektor pertanian di Bulungan tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan lokal, tetapi juga diproyeksikan menjadi wilayah penyangga kebutuhan pangan strategis. Bupati Syarwani menambahkan bahwa Bulungan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
“Kami ingin petani Bulungan menjadi bagian yang mendukung dan secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan yang ada di kawasan PSN di wilayah Bulungan,” tegasnya.
Meskipun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih dalam tahap pembangunan dan manfaat langsungnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Bulungan, pemerintah pusat menaruh harapan besar pada wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya, termasuk Bulungan. Kabupaten ini diharapkan menjadi lumbung pangan untuk kebutuhan IKN di masa mendatang.
“Sektor pertanian yang kita kembangkan di Kabupaten Bulungan ke depan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bulungan saja. Ini adalah bagian dari dukungan dan kontribusi Bulungan serta Kalimantan Utara untuk Ibu Kota Nusantara dalam menopang kebutuhan pangan,” pungkas Syarwani.
Perlu diketahui, PSN di Bulungan saat ini murni dikelola oleh pihak swasta, berbeda dengan IKN yang pengelolaannya berada di tangan pemerintah. (*/adv)
