QUARTAL.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Riyanto menyatakan dukungan penuh atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
Komitmen ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat partisipasi aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem digital pemerintahan melalui implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
Inisiatif strategis ini diresmikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan Pendampingan UMKM yang dibuka oleh Bupati Bulungan, Syarwani, di Kantor Bupati pada Selasa (27/5/2025).
Ketua DPRD Riyanto mengapresiasi visi Bupati yang memandang platform ini lebih dari sekadar alat transaksi digital, melainkan sebagai pendorong utama transformasi digital nasional.
“Katalog elektronik adalah strategi transformasi digital nasional yang mendorong percepatan belanja pemerintah yang lebih inklusif, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal,” tegas Riyanto.
Bimtek yang diikuti oleh pejabat penatausaha keuangan, operator pengadaan barang/jasa, hingga para pelaku UMKM di Bulungan ini, membekali peserta dengan pemahaman mendalam. Mereka belajar tentang kebijakan terbaru terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6, konsep dasar, perbedaan antara versi 5 dan versi 6, serta praktik pembuatan akun, penayangan produk, hingga pelaksanaan transaksi melalui e-Purchasing.
Riyanto menambahkan bahwa DPRD melihat potensi besar dari digitalisasi pengadaan ini. Ia pun optimistis bahwa dengan Katalog Elektronik Versi 6, proses pengadaan akan semakin transparan, efisien, dan yang terpenting, memberikan ruang lebih luas bagi UMKM untuk bersaing dan tumbuh.
Ia juga berpesan kepada para pelaku UMKM Bulungan memanfaatkan bimtek ini sebagai kesempatan emas memperluas akses pasar dan menjalin kemitraan langsung dengan Pemerintah melalui sistem yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Selain itu, menekankan pentingnya percepatan penggunaan katalog elektronik bagi seluruh perangkat daerah, sebagai bagian integral dari reformasi pengadaan barang/jasa. (*/adv)
Quartal.id
