Rabu, 25 Juni 2025 22:39 WITA

Ekonomi syariah Kaltara meroket: Omzet UMKM halal sepanjang KaShaFa tembus Rp2,6 miliar

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang berpidato pada penutupan KaShaFa 2025 di kantor gubernur Kaltara, Rabu (25/6/2025) petang. IST

Ekonomi syariah Kaltara meroket: Omzet UMKM halal sepanjang KaShaFa tembus Rp2,6 miliar

Rabu, 25 Juni 2025 22:39 WITA

QUARTAL.ID – Sektor ekonomi syariah di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan geliat luar biasa. Bank Indonesia (BI) Kaltara mencatat, omzet kumulatif UMKM halal sejak road to KaShaFa pada Maret 2025 telah mencapai Rp2,6 miliar. 

Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya di kisaran Rp 200-300 juta.

Kepala BI Kaltara Hasiando G. Manik, menyebut peningkatan signifikan ini tak lepas dari strategi KaShaFa (Kaltara Sharia Festival) yang kini digelar sebagai rangkaian kegiatan panjang. 

“Tahun lalu hanya sekali, sekarang rangkaiannya sudah dimulai sejak Maret hingga puncaknya 25 Juni 2025,” jelas Hasiando pada penutupan KaShaFa 2025 di kantor gubernur Kaltara, Rabu (25/6/2025) petang.

Lonjakan omzet UMKM halal tak lepas dari kolaborasi lintas stakeholder. Tak hanya melibatkan instansi syariah, BI Kaltara juga menggandeng bank konvensional seperti BCA yang kini turut menunjukkan konsennya dalam pengembangan UMKM bersertifikat halal.

Literasi digital masyarakat Kaltara juga patut diacungi jempol. Selama KaShaFa, penggunaan QRIS mencapai 60,65% dari total transaksi, membuktikan tingginya adopsi pembayaran digital. Lebih dari 7.500 pengunjung dan peserta telah meramaikan KaShaFa, baik secara langsung maupun daring, sejak Maret hingga puncaknya.

Komitmen pengembangan produk halal Kaltara juga terlihat dari masifnya sertifikasi. Sebanyak 1.466 sertifikat halal telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Semester I 2025, jauh melampaui periode yang sama tahun lalu. 

BPJPH adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Lebih dari 300 pelaku UMKM bahkan telah mengikuti pelatihan sistem jaminan halal dalam rangkaian KaShaFa. Pelatihan ini melibatkan berbagai pihak seperti Disperindagkop, perbankan, DPM PTSP, LPPOM, MUI, dan BPJPH, menunjukkan dukungan penuh ekosistem halal.

“Kami optimistis bisa memperluas penyebaran produk bersertifikasi halal di Provinsi Kaltara,” tambah Hasiando.

Tak hanya itu, BI Kaltara juga aktif meningkatkan literasi syariah nasional. Festival literasi ekonomi syariah yang digelar berhasil menggaet lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan. Hasilnya, indeks literasi ekonomi syariah Kaltara tercatat di atas 75%, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 42,84%.

Dukungan nyata juga diberikan melalui Pojok Perbankan Syariah, yang berhasil memfasilitasi business matching antara UMKM dan perbankan. 

Total pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp 9,97 miliar hingga Juni 2025, melonjak 220% dibanding tahun 2024 yang hanya Rp 3,12 miliar. Pembiayaan ini khusus difokuskan pada pelaku usaha produktif, khususnya UMKM, dengan dukungan dari BPD Kaltimtara, BP Kaltimtara Syariah, dan BSI.

BI Kaltara juga menggagas inisiatif pembiayaan sosial produktif melalui kolaborasi dengan Baznas dalam Gerakan Kaltara Berwakaf Produktif. Proyek “Gerobak Berkah” ini memungkinkan dana wakaf disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai modal gerobak untuk berjualan.

Inovasi lain yang membanggakan adalah pencanangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (ZONA KHAS) pertama di Indonesia, berlokasi di Kawasan Kuliner Tepian Kayan (KULTEKA) Tanjung Selor, Bulungan. Seluruh sajian makanan di zona ini telah tersertifikasi halal.

Dorongan Gubernur: Kualitas ‘Packaging’ dan Pengawasan Bantuan

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang memberikan apresiasi terhadap geliat ekonomi syariah ini, namun juga memberikan catatan penting. Ia menyoroti perlunya peningkatan kualitas packaging produk UMKM agar lebih menarik dan mampu menjangkau pasar ekspor. 

Gubernur berharap Komisi VII DPR RI dapat mendukung melalui Kementerian UKM dalam penyediaan bantuan mesin packaging.

Terkait program bantuan gerobak, Gubernur menekankan pentingnya tim pemantau untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan. 

“Harus ada tim pemantau. Saya khawatir dua tiga bulan bisa hilang. Gerobaknya dijual,” ujarnya, menyarankan adanya perjanjian dengan penerima bantuan.

Dengan mayoritas penduduk Kaltara (73,36%) beragama Islam, potensi ekonomi syariah sangat besar. Pemprov Kaltara berkomitmen penuh mempercepat penguatan sektor ini, menjadikannya “new source of growth” untuk pertumbuhan ekonomi Kaltara yang berkelanjutan. 

Data triwulan pertama 2025 menunjukkan ekonomi Kaltara tumbuh 4,06% (y-o-y), menandakan fondasi ekonomi yang kuat. (*/adv)

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini