QUARTAL.ID – Perbankan dan lembaga pembiayaan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen kuat memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah (Pusat).
Per Oktober 2025, total penyaluran KUR di Kaltara telah mencapai angka impresif Rp578,5 Miliar, menjangkau 7.241 debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data ini menjadi catatan di tengah penyelenggaraan Akad Massal KUR 800.000 Debitur secara nasional, yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peluncuran kredit program perumahan.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zianal A Paliwang, SH.,M.Hum, menegaskan peran krusial UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
“UMKM memiliki peran sentral dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya usai mengikuti acara akad massal nasional secara virtual di Tanjung Selor pada Selasa (21/10/2025).
Analisis data penyaluran KUR di Kaltara menunjukkan beberapa fakta. Dari sebaran wilayah, Kabupaten Nunukan memimpin dengan penyaluran terbesar, mencapai Rp231,9 Miliar (40,08%) dari total penyaluran Kaltara. Kabupaten Tana Tidung mencatatkan penyaluran terendah, yakni Rp14,6 Miliar (2,53%).
Dari sisi skema pembiayaan, KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran Rp303 Miliar kepada 6.039 debitur (52,4%), mengindikasikan kuatnya dukungan terhadap usaha skala terkecil. KUR Kecil menyumbang Rp273,9 Miliar (47,35%) yang disalurkan kepada 1.044 debitur.
Pada sektor prioritas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima KUR terbesar dengan angka Rp254,7 Miliar (44%), mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan di provinsi tersebut.
Gubernur Kaltara menyoroti tantangan utama yang dihadapi UMKM, yaitu keterbatasan akses informasi dan permodalan. Oleh karena itu, langkah sosialisasi pembiayaan UMKM dianggap vital untuk mengoptimalkan manfaat program.
Akad massal yang diselenggarakan serentak se-Indonesia ini, berpusat di Surabaya dan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurahman, dan Menteri Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, menegaskan posisi KUR sebagai program unggulan pemerintah.
Selain untuk penguatan UMKM, program ini juga diorientasikan untuk mendorong sektor properti nasional, dengan peluncuran program KUR Sektor Perumahan senilai Rp130 Triliun pada periode yang sama.
Program lain yang juga diluncurkan pada tahun 2025 termasuk KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga Rp100 juta tanpa agunan, menunjukkan upaya Pemerintah untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam skema pembiayaan yang inklusif. (*)
Quartal
