Selasa, 23 Januari 2024 17:33 WITA

Pj Gubernur Kaltim pastikan kebutuhan listrik IKN disuplai dari Kaltara

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik sekaligus Dirjen Otda Kemendagri (kanan) bersua dengan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang (kiri) di bandara Juwata Tarakan, Selasa (23/1/2023). Akmal Malik berkunjung Kaltara untuk melakukan serangkaian agenda kerja sebagai Dirjen Otda di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Pj Gubernur Kaltim pastikan kebutuhan listrik IKN disuplai dari Kaltara

Selasa, 23 Januari 2024 17:33 WITA

QUARTAL – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyebut kebutuhan energi listrik bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat disuplai dari Kalimantan Utara dan ada peluang membuka kerja sama terkait hal itu.

“Pasti (ada peluang), kita tahu bahwa penyuplai energi untuk IKN itu yang terbesar adalah dari Kalimantan Utara karena di sini (Kalimantan Utara) sedang dibangun PLTA terbesar di Indonesia,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa. 

Di Kalimantan Utara sedang dibangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yakni PLTA Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan berkapasitas 9.000 Mega Watt (MW) dan PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau berkapasitas 1.375 MW. 

Pembangunan PLTA Mentarang Induk ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret 2023. Adapun PLTA SUngai Kayan sudah dimulai pembangunan bendungan tahap satu dari lima bendungan yang direncanakan. 

Saat di Malinau, Presiden Jokowi menyatakan PLTA Mentarang Induk juga bakal menyuplai pasokan listrik ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Suplai listrik itu akan terkoneksi dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

Akmal Malik mengatakan, kolaborasi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sangat dibutuhkan ke depan dalam rangka mendukung pembangunan dan perkembangan IKN ke depan. Dan menurutnya, dua provinsi ini telah membangun sinergi yang kuat sebagai daerah induk dan daerah pemekaran. 

Dia mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara tidak akan dibatasi oleh persoalan administratif. Sebaliknya, dari sisi fungsional, kedua provinsi ini sudah sejak lama memiliki fungsi yang bagus. 

“Tinggal komunikasi apa lagi yang Kalimantan Utara bisa lakukan, mungkin menyuplai pangan ke IKN,” ujar Akmal Malik. 

Dia mengatakan, kebutuhan pangan Kalimantan Timur sejauh ini dominan disuplai dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Untuk itu, dia menyebut kehadiran Kalimantan Utara juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan pangan IKN ke depan. 

“Dan kami optimis Kalimantan Utara bisa karena potensi pangan yang dimilikinya sangat besar seperti potensi perikanan, pertanian, dan perkebunannya,” ujar dia. 

Untuk menindaklanjuti potensi itu kata Akmal, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara segera melakukan komunikasi secara government to government atau antar dua pemerintah daerah maupun secara business to business atau antara BUMD/swasta dua daerah. *

Penulis: Quartal.ID

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini