QUARTAL.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) Vietnam memperkuat kerja sama dalam hal penegakan hukum dan keamanan, termasuk dalam hal perburuan buronan dari kedua negara.
Kesepakatan ini tercapai dalam dialog bertajuk The 3rd Deputy-Ministerial Security Dialogue yang digelar di Markas Besar Kementerian Keamanan Publik Vietnam di Hanoi, Senin (20/5/2024).
Wakapolri Komjen Agus Andrianto memimpin delegasi Polri dalam pertemuan tersebut dan diterima oleh Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal To Lam.
“Pertemuan ini, kedua belah pihak membahas empat poin utama kerja sama,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunojoyo Wisnu Andiko.
Secara rinci, kedua belah pihak sepakati penegakan hukum timbal balik. Polri dan MPS Vietnam sepakat saling membantu dalam proses penegakan hukum, termasuk ekstradisi terdakwa dan tersangka.
Keduanya juga sepakati bantuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Polri siap membantu Vietnam dalam meningkatkan kapasitas personelnya untuk berpartisipasi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Dalam hal perburuan buronan, Polri dan MPS Vietnam sepakat untuk mempermudah akses dalam perburuan buronan dari kedua negara.
“Polri dan MPS Vietnam juga sepakat dan berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada warga negara masing-masing yang berada di wilayah negara lain,” ujar Trunojoyo.
Selain empat poin utama tersebut, kedua belah pihak juga membahas beberapa isu kerjasama lainnya, seperti pemberantasan kejahatan narkotika, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan berteknologi tinggi.
Dialog The 3rd Deputy-Ministerial Security Dialogue ini merupakan kelanjutan dari pertemuan dialog sebelumnya yang diadakan di Jakarta pada 2017. Pertemuan ini juga menjadi implementasi dari MoU yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Duy Ngoc di Labuan Bajo pada tahun 2023.
Polri optimistis Kesepakatan dan kerja sama yang terjalin dalam pertemuan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keamanan di kedua negara, serta memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia dan Vietnam di wilayah masing-masing. *
Editor: Quartal.id
