QUARTAL.ID – Isu dugaan penukaran barang bukti sabu 12 kilogram dengan tawas yang memicu rencana aksi mahasiswa menuntut Kapolda Kaltara mundur, mendapat respons tegas oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara).
Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat memastikan kabar tersebut tidak benar dan memberikan klarifikasi menyeluruh terkait penanganan kasus narkotika di wilayahnya.
“Isu penukaran barang bukti sabu 12 kg dengan tawas tidak benar. Fakta yang terjadi adalah pencurian barang bukti sabu seberat 7 gram oleh dua oknum anggota Dittahti Polda Kaltara, dan itu sudah kami sampaikan secara terbuka ke media,” jelas Kombes Budi pada Kamis (17/7/2025).
Kombes Budi menjelaskan penanganan kasus narkotika skala besar memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Jaringan narkoba yang kuat dan memiliki dukungan finansial besar menjadi tantangan tersendiri.
“Bila sejak awal dibuka secara gamblang, dikhawatirkan dapat mengaburkan fakta atau memengaruhi saksi,” tambahnya.
Meski demikian, Polda Kaltara menjamin proses penyidikan dilakukan secara terukur dan transparan.
Sebuah tim khusus yang dipimpin langsung oleh Irwasda dan Kabidpropam Polda Kaltara telah bekerja keras.
Berkas perkara dua personel Dit Tahti yang terlibat pencurian 7 gram sabu itu bahkan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) dan saat ini sedang dalam proses koordinasi kelengkapan berkas.
Hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti juga menunjukkan tidak ada perubahan bentuk maupun isi, dan ini diperkuat dengan pengakuan dari tersangka dalam kasus penangkapan narkoba 12 kilogram yang turut diperiksa sebagai saksi.
Terkait penangkapan sejumlah anggota Polres Nunukan oleh Bareskrim Polri, Kombes Budi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kerja sama erat antara Polda Kaltara dan Mabes Polri dalam penanganan jaringan narkoba lintas wilayah.
“Ini menunjukkan sistem pengawasan internal dan eksternal berjalan baik dan saling menguatkan,” ujarnya.
Polda Kaltara menyadari tantangan besar dalam pengawasan peredaran narkoba, terutama sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia yang banyak memiliki jalur tidak resmi.
Godaan dari bandar narkoba sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan ketat dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan harian, mingguan, evaluasi bulanan, gelar operasional triwulan, hingga audit kinerja semesteran.
Kombes Budi Rachmat menegaskan bahwa Polri tidak akan menoleransi pelanggaran hukum, bahkan oleh anggotanya sendiri.
“Penindakan tegas merupakan komitmen Kapolda dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada impunitas, ini bentuk bersih-bersih di dalam internal Polda Kaltara,” tegasnya.
Keberanian Polri dalam menindak anggotanya sendiri bukan merupakan kelemahan, melainkan bukti nyata bahwa institusi ini berada di jalur yang benar dalam reformasi internal.
Meskipun klarifikasi telah disampaikan, Polda Kaltara memahami adanya ekspektasi publik, terutama dari kalangan mahasiswa, untuk evaluasi terhadap kinerja kepolisian.
Polda Kaltara berkomitmen terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum di wilayahnya demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. (*)
Quartal
