QUARTAL.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, SE.,M.Si menemui Aliansi Masyarakat Suku Asli Kalimantan Utara di halaman kantor gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan, Senin (4/8/2025). Pertemuan ini menyusul aksi unjuk rasa yang menolak tegas program transmigrasi baru dari luar Kaltara.
Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih dulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Kalimantan. Mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap gugatan Undang-Undang Transmigrasi di Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa pemerintah daerah di Kaltara tidak akan lagi menerima program transmigrasi dari luar daerah.
Ia mengatakan, sebelumnya Kabupaten Bulungan sempat melanjutkan program transmigrasi pada 2017 dan 2018. Namun, saat itu penerimaan transmigran difokuskan pada mereka yang memiliki sertifikasi dan keahlian khusus, dengan komposisi 50 persen lokal dan 50 persen dari luar daerah.
“Untuk saat ini, kita Kaltara sudah tolak, tidak bisa,” tegas Wagub.
Wagub Ingkong Ala menyampaikan apresiasinya atas unjuk rasa yang berlangsung damai dan aspiratif. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah mengawal jalannya aksi hingga selesai.
Wagub menjelaskan, pada 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menyelesaikan ‘utang’ program transmigrasi lokal. Sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK) transmigrasi lokal yang seharusnya diprogramkan pada 2019 dan dilaksanakan pada 2020, baru bisa terealisasi tahun ini. Penundaan tersebut dikarenakan pergeseran anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
“Tahun ini seluruh Kaltara tidak menerima lagi transmigrasi dari luar,” imbuhnya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi.
Dengan tidak lagi menerima transmigran dari luar, Ingkong Ala berharap Pemerintah Pusat dapat lebih fokus memaksimalkan potensi yang sudah ada di Kaltara. Ini termasuk membangun akses dan mengembangkan keahlian di bidang pertanian, perkebunan, dan keterampilan lainnya bagi para transmigran yang sudah ada.
“Intinya bahwa Kaltara tidak terima transmigrasi lagi. Kita harapkan Pusat terus membangun transmigrasi yang sudah ada, termasuk juga desa-desa tua yang asli di sini. Sekaligus memperhatikan sertifikat tanah,” pungkas Ingkong Ala.
Secara total, hingga saat ini tercatat 12.525 KK dengan 47.026 jiwa transmigran telah menetap di Kaltara. (*/red/adv)
