QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama tim SKALA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara, serta akademisi dari Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara, menggelar Lokakarya Pengayaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Tanjung Selor, Jumat (14/6/2024).
Lokakarya ini untuk memperkaya dan memperkuat naskah akademik Raperda PUG Kaltara, sehingga dapat menjadi regulasi daerah yang kokoh dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Kaltara.
Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, yang membuka acara tersebut, menggarisbawahi pentingnya Raperda PUG.
“PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengawasan dan pelaporan,” jelas Burhanuddin, yang juga Kepala Dinas P3AP2KB Kaltara.
Ia menekankan, Raperda PUG bertujuan membangun regulasi yang berkeadilan dan inklusif, sehingga tidak ada kesenjangan bagi semua gender.
“PUG tidak hanya fokus pada kesetaraan gender, tetapi juga mencakup isu-isu penting lainnya seperti ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan,” tuturnya.
Burhanuddin optimistis lokakarya ini memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Raperda PUG Kaltara, sehingga dapat menjadi regulasi daerah yang kuat dan bebas dari kesenjangan gender.
Lokakarya ini merupakan bagian dari Program SKALA, sebuah program kemitraan Australia-Indonesia yang telah berjalan selama 8 tahun sejak November 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD160 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.
Program SKALA berkomitmen mendukung pemerintah daerah menyusun dan menerapkan kebijakan yang responsif gender. Dalam hal ini, SKALA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Dengan Raperda PUG yang berkeadilan dan inklusif, Kaltara diharapkan dapat menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, tanpa terkecuali. *dksip kaltara
Advertorial
