QUARTAL.ID – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.AP., menghadiri dan menyambut baik peluncuran Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Peluncuran Regsosek ini merupakan langkah penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, dengan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang valid dan akurat. Program ini diyakini menghemat anggaran hingga Rp50 triliun dan membantu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Suriansyah menyampaikan dukungan penuh Pemprov Kaltara terhadap implementasi Regsosek. Ia meyakini bahwa data Regsosek yang komprehensif dan akurat akan menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan data yang akurat, kita dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan merumuskan program-program yang tepat untuk mereka,” ujar Suriansyah.
Suriansyah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan program Regsosek.
“Mari kita manfaatkan data Regsosek ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun Kaltara yang lebih sejahtera,” ajaknya.
Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diluncurkan dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Peluncuran dilakukan di Jakarta, Kamis (20/6/2024), dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyampaikan Regsosek dapat menghemat anggaran hingga Rp50 triliun.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat,” kata Suharso Monoarfa.
Suharso berharap basis penerima manfaat sosial bisa lebih tepat sasaran dengan Regsosek. Sehingga, alokasi dana dari APBN lebih efektif.
Data Regsosek diharapkan ikut membantu mengatasi angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pada umumnya.
Regsosek adalah sistem pendataan yang memuat informasi sosial ekonomi hampir 100% penduduk Indonesia. Data ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui sistem bersama, sekaligus mendorong peningkatan akurasi sasaran program pemerintah. *dkispkaltara
Editor: Quartal.id
Advertorial
