QUARTAL.ID – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang menghadiri kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Kehadiran Gubernur Kaltara merupakan komitmen dan keseriusan Pemprov Kaltara menjaga sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara dan Daerah.
Adapun Pemprov Kaltara telah membuktikannya dengan raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi yang solid dari seluruh jajaran Pemprov Kaltara dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan akuntabel,” ujar Gubernur Zainal A Paliwang.
Gubernur Zainal juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas arahan dan bimbingannya selama ini. Ia berharap agar Pemprov Kaltara dapat terus mempertahankan prestasi WTP di masa depan.
“Kami berkomitmen meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Pada kegiatan LHP LKPP 2023 di Jakarta tersebut, Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.
Presiden mengatakan, tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan.
Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Menurutnya, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.
Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.
Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD. *dkispkaltara
Advertorial
