QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan diri untuk menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kaltara.
Dalam FGD yang digelar hari ini, Datu Iqro memaparkan peran strategis Kaltara dalam mendukung pembangunan IKN, meliputi aspek geopolitik dan keamanan, ekonomi dan infrastruktur, serta lingkungan dan keberlanjutan.
“Kaltara memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Selain itu, kita juga akan mendapatkan banyak manfaat dari keberadaan IKN, seperti peningkatan ekonomi dan infrastruktur,” ujar Datu Iqro, Kamis (15/8/2024).
Fokus pada Peningkatan SDM dan Infrastruktur
Untuk mendukung peran tersebut, Kaltara terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta infrastruktur strategis lainnya menjadi fokus utama.
“Peningkatan SDM sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pembangunan IKN,” tegasnya.
Selain itu, Datu Iqro juga melihat potensi besar di sektor perikanan dan listrik.
“Kita berharap ke depan Kaltara bisa menjadi lumbung pangan untuk IKN,” imbuhnya.
Ombudsman Soroti Keterbatasan Daerah
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kaltra, Maria Ulfah, menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kaltara, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan kewenangan daerah.
“Banyak daerah di Kaltara yang masih terisolasi dan akses transportasinya masih terbatas. Ini tentu menjadi kendala dalam mendukung pembangunan IKN,” ujarnya.
Maria Ulfah berharap hasil FGD ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah penyangga IKN, termasuk Kaltara. *dkispkaltara
Advertorial
