QUARTAL.ID – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pusat perhatian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan kunjungan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Abdul Hakim, yang mewakili Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, pada Kamis (22/8/2024).
Dalam kunjungan kerjanya selama dua hari, Abdul Hakim akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari peninjauan langsung ke sejumlah instansi pemerintah hingga menjadi narasumber dalam seminar reformasi birokrasi. Fokus utama kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi di Kaltara dan memberikan arahan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian PANRB terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Abdul Hakim.
“Kami berharap Kaltara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal inovasi dan perbaikan pelayanan publik,” tambahnya.
Fokus pada Inovasi dan Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini antara lain:
- Peninjauan langsung ke lapangan: Kunjungan ke Desa Long Pujungan bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan publik di daerah terpencil dan menggali potensi inovasi yang dapat diterapkan.
- Seminar reformasi birokrasi: Kegiatan ini akan menjadi wadah bagi ASN di Kaltara untuk berbagi pengalaman, ide-ide inovatif, serta mendapatkan arahan langsung dari Kementerian PANRB.
- Evaluasi implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009: Kunjungan ini juga akan menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan undang-undang tentang pelayanan publik.
Kaltara Siap Jadi Pionir Pelayanan Publik
Gubernur Kalimantan Utara menyambut positif kunjungan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh ASN di Kaltara untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya dukungan dari Kementerian PANRB, diharapkan Kaltara dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam hal reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *
Advertorial
