QUARTAL.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja maraton pada Kamis (17/6/25). Bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltara, agenda utama yang dibahas adalah progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025.
Rapat penting ini dibagi menjadi dua sesi, menunjukkan keseriusan Komisi I dalam mengawal anggaran daerah.
Sesi perdana rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin. Ia didampingi Sekretaris Komisi I H. Hamka, serta dua anggota Komisi I lainnya, Herman dan H. Ladullah.
Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara menjadi mitra kerja pertama yang diundang. Hadir dalam sesi ini adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, serta Biro Organisasi.
Komisi I mendalami sejauh mana program dan kegiatan di bawah naungan biro-biro ini telah berjalan sesuai alokasi APBD 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD yang sudah dialokasikan benar-benar terserap dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Alimuddin saat memimpin rapat.
Menurutnya, evaluasi ini penting agar tidak ada program yang mangkrak dan pelayanan publik bisa berjalan optimal.
Pada sesi kedua, Komisi I melanjutkan rapat dengan instansi-instansi strategis lainnya. Perwakilan dari Inspektorat Provinsi Kaltara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengelola Perbatasan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara turut hadir memberikan laporan.
Tujuan utama rapat kerja ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Tak hanya itu, identifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap biro dan instansi dalam pelaksanaan APBD 2025 juga menjadi fokus utama pembahasan.
H. Hamka, Sekretaris Komisi I dalam paparannya menyoroti berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang mungkin dihadapi instansi dalam menjalankan program.
“Dengan identifikasi problem, kita bisa mencari solusi bersama agar target realisasi tercapai,” tuturnya.
Komisi I DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif. Hal ini demi mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Sinergi antara DPRD dan Pemprov adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang merata di Kaltara,” pungkas Alimuddin.
Kinerja biro dan badan dalam merealisasikan APBD 2025 akan terus dipantau Komisi I demi kemajuan daerah. (*/adv)
