QUARTAL.ID – Masa depan Kalimantan Utara (Kaltara) selama lima tahun ke depan mulai dirumuskan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Muhammad Nasir, bersama Anggota DPRD Kaltara Ladullah turut aktif menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2029, Rabu (25/06/25) di Tanjung Selor.
Musrenbang ini dibuka langsung Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang. Kehadiran Forkopimda Kaltara, para kepala daerah dari kabupaten/kota se-Kaltara, serta pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara menunjukkan keseriusan semua pihak dalam merumuskan arah pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.
Menurut H Muhammad Nasir, Musrenbang RPJMD ini menjadi forum krusial untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang.
Dengan partisipasi lintas sektor dan seluruh pemerintah daerah, ia meyakini arah pembangunan Kaltara akan semakin terarah, efektif, dan mampu menjawab tantangan serta peluang di masa depan.
“Ini adalah langkah konkret Kaltara untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sinergis demi kemajuan bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen perencanaan strategis daerah ini harus benar-benar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran. DPRD pada prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan dokumen RPJMD ini. Namun, ia mengingatkan bahwa rancangan awal ini masih akan melewati tahapan penting sebelum disahkan secara final.
Sebagai anggota DPRD yang kerap menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, H. Muhammad Nasir memiliki pandangan kuat tentang prioritas pembangunan Kaltara. Ia secara konsisten menyuarakan pentingnya pengembangan sektor ekonomi di wilayah terpencil dan perbatasan. Baginya, peningkatan ekonomi lokal adalah kunci untuk pemerataan kesejahteraan.
Ia juga berharap RPJMD ini menjadi fondasi yang kokoh bagi transformasi Kaltara menuju pencapaian target nasional, termasuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan begitu, Kaltara akan semakin maju, makmur, dan berkelanjutan sebagai beranda depan NKRI. (*/adv)
