QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran, hal ini terungkap dalam jawaban Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum, pada Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltara, Senin (30/6/2025).
Dalam kesempatan ini, Gubernur menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sebagai informasi, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala SE., M.Si, turut hadir dalam rapat paripurna sebelumnya pada hari yang sama, ketika fraksi-fraksi DPRD Kaltara menyampaikan pandangan mereka. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam menyerap aspirasi dan masukan dari legislatif.
Gubernur Zainal Paliwang mengapresiasi masukan konstruktif dari para anggota Dewan dan menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi sorotan fraksi-fraksi seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, dan PKB-Nasdem-PAN mengenai optimalisasi PAD, Gubernur Zainal Paliwang menjelaskan beberapa strategi.
Pemprov Kaltara akan menetapkan target pendapatan yang lebih realistis, berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan akan digalakkan melalui pemutakhiran data dan pemetaan potensi komprehensif, termasuk pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.
“Kami mendorong potensi ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi hijau sebagai sumber pendapatan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan akan dioptimalkan untuk efisiensi, didukung oleh penguatan regulasi daerah. Inovasi dan evaluasi pengelolaan pendapatan juga akan terus ditingkatkan demi mendorong kemandirian fiskal Kaltara.
Mengenai struktur belanja daerah, Gubernur sepakat dengan Fraksi Gerindra untuk mengarahkan belanja lebih proporsional, dengan mengendalikan belanja operasional dan meningkatkan belanja modal yang produktif, terutama untuk pelayanan publik dan infrastruktur. Gubernur mengakui realisasi belanja modal yang belum optimal menjadi evaluasi, dengan kendala seperti keterlambatan proses pengadaan dan kendala teknis.
“Porsi anggaran belanja modal yang nanti ditetapkan harus bisa optimal terserap,” tegasnya.
Pos Belanja Tak Terduga juga akan dievaluasi agar penggunaannya tepat sasaran. Pemprov berkomitmen untuk melaksanakan program sesuai jadwal agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
Terkait defisit anggaran, Gubernur menjelaskan bahwa nilai defisit dalam APBD 2024 (sekitar Rp 112 miliar) bersumber dari pos Pembiayaan Netto, yaitu selisih lebih dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dikurangi penyertaan modal. SILPA tahun 2024 sendiri menunjukkan saldo sekitar Rp 17 miliar, menurun signifikan dari tahun sebelumnya.
Gubernur memastikan Pemprov Kaltara terus berupaya agar ke depannya SILPA bisa diminimalisir dan belanja lebih dioptimalkan dengan mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov juga meningkatkan kualitas kinerja program melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan BPK secara bertahap dan terukur.
Gubernur menanggapi serius pandangan Fraksi Demokrat mengenai peningkatan akses pelayanan umum kepada masyarakat perbatasan. Ia mengakui masih minimnya perhatian yang dirasakan di wilayah tersebut dan menegaskan upaya berkelanjutan akan terus dilakukan.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, konektivitas antar kecamatan, akses logistik menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta peningkatan sinergi dengan Pemerintah Pusat,” papar Gubernur.
Alokasi subsidi ongkos angkut juga akan ditinjau ulang agar manfaat pembangunan dirasakan sebagai bentuk kehadiran negara.
Gubernur Zainal Paliwang menekankan bahwa Pemprov akan terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur dan memperkuat akuntabilitas kinerja. Sinergi dengan sektor swasta dan BUMD juga akan diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berkelanjutan.
Secara keseluruhan, Gubernur optimistis sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, demi mewujudkan APBD yang berdampak langsung bagi masyarakat Kaltara. (*/red/adv)
