QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) serius meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin rapat penting dengan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Gubernur, Senin (7/7/2025).
Wagub Ingkong Ala secara tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara menyiapkan dan memberikan data lengkap yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Kunjungan Itjen Kemendagri ini menjadi momentum krusial untuk evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara. Wagub Ingkong Ala, menyambut baik kehadiran rombongan Itjen yang dipimpin Inspektur IV, Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, MT.
Wagub menekankan pentingnya transparansi data dan penyelesaian masalah secara cepat. Ia meminta OPD tidak menunda berbagai persoalan dan kendala, serta memberikan dukungan penuh kepada tim Itjen.
“Waktu pemeriksaan sangat terbatas, jadi jangan ada persoalan yang tertinggal. Sampaikan semua detail yang diperlukan kepada tim Itjen Kemendagri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kehadiran langsung tim Itjen ini sangat efisien untuk konsultasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Selama ini, koordinasi sering dilakukan secara daring, namun dengan adanya tatap muka, solusi terhadap berbagai isu pemerintah daerah dapat ditemukan lebih mudah.
Wagub meminta OPD memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan masukan dan arahan langsung.
Wagub Ingkong Ala kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk aktif berkonsultasi dengan Itjen Kemendagri terkait berbagai kendala yang dihadapi. Ia menekankan agar data yang diminta segera diberikan dan arahan yang diberikan dapat diikuti dengan baik.
“Harapan kita, ini semua bisa mensejahterakan masyarakat, membahagiakan masyarakat daerah dan bangsa kita, sesuai dengan visi misi pemerintah pusat untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Tim Itjen Kemendagri akan berada di Kaltara selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 Juli 2025, untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Kaltara.
Kolaborasi ini diyakini memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltara. (*/red/adv)
