QUARTAL.ID – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol. Hary Sudwijanto menyambut langsung kedatangan tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Ruang VIP Bandara Juwata Tarakan, Selasa (8/7/2024).
Penjemputan ini menunjukkan keseriusan Kaltara dalam koordinasi pusat-daerah.Tak sendiri, Kapolda didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Kaltara.
Turut hadir pula Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, memperlihatkan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kunjungan penting ini.
Tim Staf Ahli Kemenko Polhukam yang tiba di Tarakan di antaranya adalah Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan S.H. (Staf Ahli Bidang Ideologi & Konstitusi), Marsda TNI Oka Prawira M.Si., (Han) (Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional), dan Laksma TNI Rudi Hariyanto S.E., Plt. (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah M.Tr.Opsla dan Kemaritiman).
Tak hanya itu, rombongan juga diperkuat oleh Kolonel Inf I Nyoman Sukasana (Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi pada Deputi V/Kamtibmas), Dr. Ir. Dede Farhan Aulawi MM, CHT. (Analis Staf Ahli), hingga staf pengelola data dan informasi.
Kehadiran jajaran ini menegaskan fokus kunjungan pada berbagai aspek strategis.Kedatangan tim Kemenko Polhukam ini bukan tanpa alasan.
Ini adalah bagian dari upaya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di sektor politik, hukum, dan keamanan.
Mengingat posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, kunjungan ini diharapkan membawa dampak positif bagi stabilitas dan pembangunan wilayah.
“Kunjungan kerja ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi implementasi program prioritas nasional dalam perspektif politik dan keamanan,” demikian penjelasan dari sumber internal Polda Kaltara.
Tim dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Kaltara.Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kaltara yang aman, damai, dan sejahtera.
Kunjungan ini diyakini menghasilkan rekomendasi dan kebijakan strategis yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan Provinsi Kaltara, khususnya dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). (*)
Quartal
