QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis, menandai komitmen serius dalam mempercepat pembangunan daerah.
Rakor ini fokus pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian di wilayah Kaltara.
Tujuannya adalah memastikan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal, menjadikan Gubernur sebagai koordinator, fasilitator, pengawas, dan pelapor utama.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i.
“Gubernur Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, pengawas, sekaligus pelapor dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah,” tuturnya.
Kondisi infrastruktur jalan nasional di Kaltara menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 97,14 persen dari total 643,52 km sudah dalam kondisi mantap.
Fokus pembangunan jalan diarahkan pada Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning dan kawasan perbatasan, dengan proyek-proyek prioritas seperti jalan akses perbatasan Malinau–Long Bawan dan Mansalong–Tau Lumbis.
Di sektor sumber daya air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor telah merancang program jangka menengah 2025–2029 yang berfokus pada pengembangan irigasi untuk ketahanan pangan, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta pengembangan bendungan, embung, dan jaringan air baku untuk masyarakat.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Mustofa menegaskan bahwa program ini akan memberikan manfaat besar, mulai dari ketersediaan air irigasi, perlindungan dari banjir, hingga penyediaan air baku bagi masyarakat.
Sektor pertanian menjadi prioritas utama dengan komitmen untuk melaksanakan program Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien.
Diyakini program ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara Diana Risawaty menyatakan optimis. Menurutnya, program ini tak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan peternakan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Selain itu, Kaltara juga akan menjadi bagian dari rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek ini, yang akan dimulai September 2025 dan selesai Juni 2026, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Syafrudin dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, menjelaskan bahwa setiap sekolah dibangun di lahan minimal enam hektar, lengkap dengan asrama, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna.
Rakor ini secara keseluruhan menegaskan komitmen Kaltara untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya di kawasan perbatasan dan strategis, sejalan dengan visi Gubernur Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. (*/dkisp/red/adv)
