QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmen menyukseskan program-program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto di kawasan perbatasan.
Hal ini terungkap kala Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala Rabu (9/7/205) di Tanjung Selor, bertemu Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Marsekal Muda (Marsda) TNI Oka Prawira, M.Si (Han) dan jajaran, mematangkan implementasi program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi substantif program-program ini akan diwujudkan di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Ingkong Ala secara lugas memaparkan progres Kaltara.
Untuk program Sekolah Rakyat, Kota Tarakan telah menyiapkan dua kelas SD dan dua kelas SMP dengan kapasitas 25 siswa per kelas.
“Untuk yang lainnya masih diajukan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ingkong Ala mengungkapkan Kaltara punya dua lokasi lahan potensial untuk SR, yakni 5 hektare di Desa Gunung Sari dan 7 hektare di Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Namun, kendala krusialnya adalah kedua lahan tersebut masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) transmigrasi.
“Ini menjadi poin penting yang langsung dikoordinasikan dengan Kemenko Polhukam dan kita sudah bersurat ke Kementerian Transmigrasi untuk mencari solusi terbaik,” tutur Wagub.
Tak hanya fokus pada pendidikan, Kaltara juga mematangkan strategi perdagangan lintas batas yang aman dan tertib.
Ingkong Ala optimis, dengan sistem yang terkontrol, penyelundupan bisa diminimalisir. Salah satunya dengan komitmen Pemerintah Pusat yang telah membangun dan merealisasikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara.
PLBN tersebut yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan), PLBN Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu (Kabupaten Malinau) , dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis (Kabupaten Nunukan).
“Kalau kita buka perdagangan lintas batas yang resmi maka akan aman, nyaman, dan tertib, tidak adalagi penyelundupan itu karena terkontrol,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis, Kaltara menunjukkan keseriusan dengan pembangunan dapur umum yang dikoordinir oleh Korem 092/Maharajalila.
Marsda TNI Oka Prawira menyebut kunjungannya bersama jajaran untuk memastikan sinkronisasi dan implementasi program prioritas nasional, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui MBG, SR, dan Cek Kesehatan Gratis.
“Saran dan masukan yang kami dapatkan akan kami lanjutkan ke kementerian teknis yang ada serta masukan kepada atasan untuk mendapatkan solusi yang pas di wilayah strategis seperti Kaltara,” tegasnya.
Beberapa kendala teknis yang disebut Kemenko Polhukam adalah permasalahan wilayah perbatasan yang memerlukan koordinasi dengan negara tetangga, serta kendala teknis implementasi di lapangan seperti keterbatasan lahan dan anggaran.
Meski demikian, Marsda Oka Prawira menekankan bahwa Kaltara adalah prioritas pembangunan karena posisinya sebagai beranda depan NKRI.
Ini berarti dukungan Pusat akan terus mengalir untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut di provinsi perbatasan ini. (*/red/adv)
