QUARTAL.ID – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur-Utara (Kaltimtara) Hernowo Sugiastanto, beserta jajaran pada Selasa, 15 Juli 2025 di Tanjung Selor, Bulungan.
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan urgensi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tambahan di Kaltara, khususnya di Kabupaten Bulungan, demi mengatasi masalah overkapasitas yang terjadi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.
Gubernur Zainal A Paliwang menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkumham Kaltimtara untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dalam diskusi tersebut, disebut fakta bahwa dari lima kabupaten/kota di Kaltara, saat ini hanya terdapat dua lapas yang beroperasi. Kondisi hunian di Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan telah mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan.
“Ini bukan hanya masalah angka, tetapi juga berdampak pada proses pembinaan warga binaan,” jelas Gubernur Zainal A Paliwang.
Kepadatan yang tinggi berpotensi menghambat upaya Negara memberikan pembinaan yang efektif, baik dari segi kemandirian maupun kepribadian.
Memindahkan mereka ke lapas di Kalimantan Timur juga bukan solusi, mengingat lapas di di daerah tersebut pun sudah penuh.
Oleh karena itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara mendukung penuh rencana pembangunan lapas baru ini. Pihaknya juga telah membicarakan proses penyediaan lahan yang dibutuhkan.
Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kaltimtara Hernowo Sugiastanto mengatakan dukungan dari Pemprov Kaltara dapat mempercepat terwujudnya pembangunan lapas di Kabupaten Bulungan, dan juga termasuk Kabupaten Malinau di masa mendatang.
Lahan yang dibutuhkan untuk lapas baru ini diperkirakan mencapai 10 hektare. Rincian peruntukan lahan tersebut meliputi tiga hektare untuk bangunan utama lapas, tiga hektare untuk area ketahanan pangan dan program kemandirian warga binaan, serta empat hektare sisanya untuk fasilitas perumahan staf dan area hijau.
Konsep ini menunjukkan visi yang komprehensif, tidak hanya fokus pada penahanan, tetapi juga pada pembinaan berkelanjutan.
Meskipun detail anggaran dan linimasa pembangunan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat, Kakanwil berharap begitu lahan siap, peletakan batu pertama dapat dilakukan secepatnya.
“Pembangunan lapas baru ini adalah solusi konkret untuk mengatasi overloaded dan overcapacity dan sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana kita,” tegasnya.
Warga binaan adalah bagian dari warga negara yang juga berhak mendapatkan pembinaan yang layak agar kelak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.
Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan keberhasilan pembangunan dan operasional lapas baru ini demi masa depan Kaltara yang lebih baik. (*/red/adv)
