QUARTAL.ID – Bupati Bulungan, Syarwani, kembali menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Penegasan ini disampaikan langsung saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (16/7).

Dalam forum yang mempertemukan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Syarwani menekankan pentingnya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif di daerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan arahan melalui fungsi supervisi dan penjagaan. Ini sangat penting agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa berjalan optimal,” kata Syarwani di hadapan jajaran KPK.

Rakor yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.

Syarwani menilai, pendampingan KPK terhadap pemda adalah bentuk nyata kemitraan strategis dalam menjaga jalannya pemerintahan tetap pada koridor hukum.

“Pemda Bulungan bersama DPRD berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan, agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan negara,” pungkasnya. (*)

Quartal