QUARTAL.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menghadiri rapat pemantapan pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) secara daring (virtual) di ruang kerjanya di Tanjung Selor, Jumat (18/7/2025) pagi.
Rapat penting ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan fokus membahas sosialisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat implementasi program MBG di seluruh Indonesia, dan dihadiri oleh para kepala daerah.
Mendagri Tito menegaskan komitmen kuat Pemerintah Pusat untuk menyukseskan program MBG. Ia menekankan bahwa dukungan dari Pemerintah Daerah sangat krusial, terutama dalam pengembangan infrastruktur SPPG.
“Program MBG tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran sektor usaha seperti pertanian, peternakan, dan industri makanan,” ungkap Mendagri Tito.
“Oleh karena itu, program-program yang digagas oleh Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” tambahnya dengan penuh penegasan.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menjelaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG terletak pada pemenuhan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Ia menilai program ini sangat strategis dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia, terutama di wilayah tertinggal dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menanggapi arahan tersebut, Wagub Ingkong langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) demi mempercepat implementasi program MBG di Kaltara.
“Khususnya Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas pengawasan makanan dan Dinas Pendidikan yang berfokus pada penerima manfaat MBG. Jika memungkinkan, pembentukan Satgas ini harus selesai dalam waktu dua minggu,” tegas Wagub Ingkong.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Satgas ini adalah untuk mempercepat proses persiapan dan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sangat dibutuhkan dalam mendukung program MBG.
“Kami diminta menyiapkan SPPG minimal 3 (tiga) unit untuk setiap kabupaten/kota, namun jumlah ini berpotensi bertambah, terutama di daerah-daerah dengan akses yang sulit,” jelas Usman.
Turut mendampingi Wagub Ingkong dalam rapat ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman, beserta jajaran staf dari Dinkes Kaltara, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. (*/red/adv)
