QUARTAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN) 2024, sebagai bagian pencegahan korupsi oleh pejabat negara di daerah itu.
“Ini untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam mencegah korupsi,” kata Bupati Bulungan Syarwani di Tanjung Selor, Selasa (16/1/2024).
Sosialisasi ini digelar di gedung Bandiklat Bulungan 15 – 17 Januari 2024, diikuti sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bulungan dan kepala desa.
Bupati mengatakan, e-LHKPN juga menjadi instrumen pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kepatuhan.
Dia menambahkan, e-LHKPN sudah diterapkan sejak 2017, menggantikan proses pelaporan harta kekayaan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Ia menekankan bahwa penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dia menyebut, e-LHKPN memungkinkan masyarakat mengakses informasi harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja penyelenggara negara.
Selain itu, e-LHKPN dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan mengetahui harta kekayaan penyelenggara negara, masyarakat dapat mendeteksi adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
E-LHKPN juga disebutnya telah menyederhanakan prosedur pelaporan LHKPN menjadi secara online melalui aplikasi e-LHKPN.
“Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan LHKPN, hal ini karena pelaporannya menjadi lebih mudah dan cepat,” kata Bupati.
Ia berharap peserta memanfaatkan aplikasi e-LHKPN secara online. Ia juga berharap pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud di lingkup Pemkab Bulungan.
*Penulis: Quartal.ID
