QUARTAL.ID – Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akif, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
“Kami ingin masyarakat memahami apa itu pengawasan partisipatif dan bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam pengawasan selama pemilihan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Bawaslu Kaltara melakukan sosialisasi pada Senin pagi (18/11/2024) di Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, ketua RT, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan bagian dari road show Bawaslu Kaltara di lima kabupaten/kota.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menghadirkan narasumber yakni Syaifuddin yang juga mantan anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan periode 2018-2023. Ia menekankan bahaya politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
“Penerima dan pemberi uang atau materi lainnya dalam Pilkada berpotensi dipidana,” jelasnya.
Syaifuddin mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan pelanggaran atau praktik politik uang.
Dengan sosialisasi yang intensif, Rustam Akif optimistis masyarakat yang hadir dapat berperan aktif sebagai pengawas partisipatif.
“Bawaslu membutuhkan dukungan masyarakat karena luasnya wilayah pengawasan. Kami tidak mungkin mengawasi hingga ke gang RT tanpa bantuan bapak ibu sekalian,” tuturnya.
Masyarakat Diharapkan Berperan Aktif
Rustam Akif menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan agar masyarakat tahu dan dapat berperan atau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
“Pada prinsipnya bagaimana masyarakat bisa juga paham tentang apa sih pengawasan partisipatif itu? Atau bagaimana masyarakat ikut berperan dalam melakukan pengawasan selama pemilihan,” ungkapnya.
Rustam juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan secara road show di beberapa titik di wilayah Kaltara di antaranya kota Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan.
Dengan kegiatan ini, masyarakat diyakini dapat lebih memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan kepala daerah tahun 2024. *adv
Editor: Quartal.id
