Jumat, 20 November 2026 16:13 WITA

Selamatkan 108 calon pekerja migran, Polda Kaltara bakal ajukan ‘Red Notice Interpol’ kejar otak perdagangan orang di Malaysia

Dirreskrimum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan bersama penyidik menunjukkan barang bukti berupa dokumen, telepon genggam, dan uang tunai saat konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menghadirkan tersangka di Mapolda Kaltara, Jumat (20/11/2026). QUARTAL/M.WIL

Selamatkan 108 calon pekerja migran, Polda Kaltara bakal ajukan ‘Red Notice Interpol’ kejar otak perdagangan orang di Malaysia

Jumat, 20 November 2026 16:13 WITA

TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) siap menggandeng Interpol untuk menerbitkan Red Notice guna memburu aktor intelektual maupun pemesan tenaga kerja migran di Malaysia.

Langkah ini diambil menyusul terungkapnya 18 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026, di mana polisi meringkus 17 tersangka dan menyelamatkan 108 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak diselundupkan ke luar negeri.

Hal tersebut ditegaskan Dirreskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, dalam konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di Mapolda Kaltara, Jumat (20/11/2026) sore.

Yudhistira menjelaskan, puluhan korban yang berhasil dicegah sebelum menyeberang di pelabuhan maupun jalur tikus perbatasan itu sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

“Modusnya memberangkatkan warga negara Indonesia secara ilegal ke Malaysia. Kita cegah di pelabuhan di Nunukan ataupun saat dalam perjalanan menuju perbatasan melalui jalur tidak resmi. Mereka direkrut dari daerah asalnya dengan iming-iming pekerjaan di perusahaan maupun perkebunan,” ungkap Kombes Pol. Yudhistira.

Dipesan Agen Malaysia, Keuntungan Rp2–3 Juta per Korban

Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan ini bekerja secara terstruktur. Para tersangka di Indonesia berperan sebagai perekrut (8 kasus) dan penyalur (10 kasus) yang bergerak atas pesanan pihak tertentu atau sponsor di Malaysia.

Pelaku menjemput calon pekerja migran dari daerah asal, menampung sementara, lalu memfasilitasi keberangkatan mereka tanpa dokumen kerja yang sah.

Dari praktik ilegal tersebut, para tersangka meraup keuntungan berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk setiap korban yang berhasil diberangkatkan.

“Kalau berangkatnya saja sudah tidak resmi, maka hak-hak asasi mereka di sana tidak akan dijamin dan sangat rentan diperlakukan semena-mena. Ini yang menjadi atensi serius Pemerintah agar dicegah sejak dini,” tegas Yudhistira.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, beberapa unit telepon genggam, dokumen terkait, serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk memobilisasi para korban.

Sementara itu, seluruh 108 korban yang berhasil diselamatkan telah diserahkan kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Jerat Pasal dan Penerbitan Red Notice

Berdasarkan data penegakan hukum Ditreskrimum Polda Kaltara periode 1 Januari hingga 19 November 2026, dari total 18 Laporan Polisi (LP) yang ditangani jajaran Polda dan Polres, sebanyak 8 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) hingga masuk tahap persidangan dan inkrah, 8 perkara masih dalam tahap penyidikan (sidik), serta 2 perkara dalam penyelidikan (lidik).

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pasal 81 juncto Pasal 69 subsider Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Tak berhenti pada pelaku di dalam negeri, Polda Kaltara memastikan pengembangan kasus terus berjalan untuk menyeret jaringan pemesan di negara tetangga.

“Nanti kita kembangkan untuk tersangka yang berada di Malaysia. Tentu kita akan bersurat kepada Divhubinter/Interpol untuk menerbitkan Red Notice,” pungkas Yudhistira. (*)

Penulis: M.Wil
Editor: M.WIl

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini