TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Penyidikan skandal besar dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (kini PT Bank Raya Indonesia Tbk) kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) terus bergulir.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di DKI Jakarta usai menetapkan dua orang tersangka utama dan membongkar modus pembobolan fasilitas kredit senilai Rp759,4 miliar.
Penyidikan perkara yang berlangsung sejak kurun waktu 2017 hingga 2025 ini secara resmi ditingkatkan statusnya oleh Tim Penyidik Kejati Kaltara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara Nomor: Print-180/O.5/Fd.2/04/2026 jo. Nomor: Print-314/O.5/Fd.2/06/2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, didampingi Kasi Penkum Kejati Kaltara, Andi Sugandi D, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa dua orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polresta Bulungan.
“Selanjutnya kami Tim Penyidik melakukan Upaya Paksa berupa Penahanan di Rutan Polresta Bulungan selama 20 hari kedepan,” tegas Aspidsus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria dalam keterangan persnya diterima Quartal.id, Rabu (11/11/2026).
Kedua tersangka tersebut yakni TKSD (65), selaku Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantation, serta BF (58), selaku Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk / Bank Raya Indonesia Tbk.
Modus Rekayasa Dokumen dan Pengucuran Kredit
Kasus ini bermula dari pengucuran tiga fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk kepada PT SSP sejak tahun 2017.
Rincian fasilitas kredit tersebut meliputi kredit KSU (dengan PT SSP selaku mitra avalis) sebesar Rp169,57 miliar, fasilitas kredit langsung pada PT SSP sebesar Rp407,35 miliar, serta fasilitas kredit Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sebesar Rp182,50 miliar.
Secara keseluruhan, total fasilitas kredit yang dikucurkan mencapai Rp759.426.104.000. Nilai tersebut berdasarkan estimasi perhitungan penyidik yang saat ini tengah menjalani proses audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Kaltara.
Hasil penyidikan mengungkap bahwa Tersangka TKSD selaku Dirut PT SSP mengajukan permohonan kredit berdasarkan rekayasa dokumen. Di sisi lain, Tersangka BF selaku Group Head bersama pihak-pihak lain seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan internal bank, namun hal tersebut tidak dilaksanakan.
Serangkaian perbuatan itu dilakukan dengan pemufakatan dan niat tanpa dianalisis sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Analisis Risiko (MAR) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK) hingga terbit perjanjian kredit.
Setelah dana cair, Tersangka TKSD merealisasikannya tidak sesuai peruntukan ke beberapa perusahaan afiliasi dan bilyet giro, sehingga berujung pada kredit macet dan kerugian keuangan negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
Geledah Empat Lokasi di Jakarta dan Sita Dokumen
Memperkuat pembuktian perkara, Tim Pidsus Kejati Kaltara diterjunkan ke Jakarta selama empat hari berturut-turut, mulai Senin (26/10/2026) hingga Kamis (29/10/2026). Penggeledahan menyasar empat lokasi strategis, yaitu kediaman pribadi Tersangka TKSD, kantor PT Sebaung Sawit Plantation, kantor pusat Bank Raya Agroniaga Tbk, serta aset lainnya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.
Kasi Penkum Kejati Kaltara, Andi Sugandi D, S.H., M.H., menegaskan bahwa serangkaian penggeledahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.
“Penggeledahan ini dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti terkait penanganan perkara dugaan fasilitas kredit investasi yang disinyalir kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, tim berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan aset milik Tersangka TKSD untuk menambah dan memperkuat alat bukti,” terang Andi Sugandi.
Penyidik Kejati Kaltara memastikan bahwa saat ini tim penyidik masih terus mendalami keterkaitan atau keterlibatan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas skandal perbankan tersebut. (red)
