TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat mendorong percepatan pembentukan Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tanjung Selor, Bulungan.
Langkah strategis ini diambil guna memotong jalur birokrasi pelayanan paspor, mengantisipasi lonjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta mengatasi masalah over kapasitas warga binaan.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H., di Tanjung Selor, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan.
Gubernur Zainal A Paliwang mengungkapkan, kehadiran Kantor Imigrasi dan Lapas di ibukota provinsi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi di usianya yang menginjak 13 tahun, sudah saatnya Kaltara memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersendiri agar rentang kendali pelayanan semakin efektif.
Antisipasi TKA KIHI dan Efisiensi Pembuatan Paspor
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Bulungan saat ini ramah investasi dengan adanya proyek strategis nasional KIHI Tanah Kuning serta masifnya sektor perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kami sangat mendukung penuh berdirinya Kantor Imigrasi di Tanjung Selor. Kehadiran kantor ini sangat krusial karena tingginya mobilitas TKA di KIHI dan sektor perkebunan. Selain itu, masyarakat Bulungan ke depan tidak perlu lagi menyeberang ke Tarakan hanya untuk mengurus paspor, yang tentunya memakan biaya tinggi,” ujar Gubernur Zainal.
Sembari menunggu proses birokrasi di tingkat Pusat, Gubernur menawarkan solusi jangka pendek berupa penyediaan unit kantor pelayanan pembantu sementara di Tanjung Selor lengkap dengan alat yang ‘standby’. Pemprov Kaltara bahkan siap menghibahkan lahan strategis di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor untuk pembangunan infrastruktur keimigrasian di masa depan.
Tak hanya di ibukota, urgensi penguatan pertahanan imigrasi juga diproyeksikan di wilayah perbatasan RI-Malaysia seiring adanya rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di Simanggaris dengan skema ‘exit point’ di titip 708.
Atasi Over Kapasitas Lapas, Siapkan Lahan 20 Hektare
Selain isu keimigrasian, penuntasan pembangunan Lapas Tanjung Selor menjadi atensi pertemuan ini. Saat ini, Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan berada dalam kondisi ‘over’ kapasitas yang dinilai bisa memicu ancaman stabilitas kemanan.
Gubernur membeberkan bahwa Pemprov Kaltara telah mempertimbangkan untuk lahan matang seluas 20 hektare di wilayah Tanjung Palas yang diperuntukkan bagi pembangunan Lapas, Kantor Imigrasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Lokasi ini dipilih menggantikan opsi lahan terdahulu di dekat Brigif yang dinilai kurang cocok secara teknis.
“Kami meminta Kakanwil segera menyurati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar pembangunan Lapas di Tanjung Selor diprioritaskan. Kasihan keluarga warga binaan kita kalau harus bolak-balik menjenguk ke Berau atau Samarinda jika di sini penuh,” tegas Gubernur.
Imigrasi Tarakan Jemput Bola Sebulan Sekali
Merespons dukungan penuh Pemprov Kaltara, Kakanwil Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino, mengapresiasi langkah cepat Gubernur dalam menyiapkan lahan. Pihaknya mengakui bahwa wajah Indonesia di mata internasional salah satunya tecermin dari kualitas infrastruktur keimigrasian di gerbang perbatasan.
Syahrioma memaparkan, berdasarkan data internal, hampir 70 persen warga binaan di wilayah Kaltara didominasi oleh narapidana kasus narkoba, sehingga kehadiran Lapas baru memang sangat mendesak.
“Dengan lahan yang sudah siap dari Pemprov, tahun depan segera kami ajukan anggaran pembangunannya ke pusat. Target kami dalam 1 hingga 2 tahun ini kantor definitif di Kaltara bisa terwujud,” jelasnya.
Sembari menunggu realisasi gedung baru, Kantor Imigrasi Tarakan yang wilayah kerjanya mencakup Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung terus memaksimalkan program jemput bola sejak awal tahun 2026.
Guna memudahkan masyarakat, petugas imigrasi kini rutin hadir langsung ke Malinau, Tana Tidung, dan Bulungan satu bulan sekali untuk melayani pembuatan paspor secara bergilir di tiap kabupaten/kota.
Selain itu, untuk kebutuhan yang bersifat darurat atau urgensi tinggi seperti warga yang harus segera berobat ke Malaysia, Imigrasi Tarakan siap menerapkan sistem jemput bola dengan melakukan penjemputan berkas langsung ke lokasi meskipun hanya untuk satu orang pemohon saja.
Kehadiran armada mobile unit dan optimalisasi 3 unit layanan di Tarakan juga terbukti mampu melayani 50 hingga 80 pemohon paspor setiap harinya, di mana dalam operasionalnya di wilayah Bulungan, pihak imigrasi terus berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal (DMP-PTSP) Kaltara dan Kabupaten Bulungan. (Advertorial)
