TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk memperkuat komitmen dan memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sektor ini dinilai menjadi salah satu pilar krusial penopang ekonomi kerakyatan yang harus terus dihidupkan melalui pembinaan taktis dan pendampingan yang konsisten.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Bulungan, Ilhamsyah. Ia menyatakan bahwa dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran bantuan modal semata.
Menurut legislator dari Komisi II ini, aspek penting yang kerap luput dari perhatian adalah peningkatan kapasitas diri dari para pelaku usaha itu sendiri. Modal usaha yang besar tidak akan memberikan dampak jangka panjang jika tidak diimbangi dengan keterampilan pengelolaan yang mumpuni.
Sebab itu, Ilhamsyah mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan program edukasi komprehensif yang benar-benar menyentuh kebutuhan rill di lapangan. Kebutuhan tersebut mulai dari manajemen keuangan usaha, inovasi kemasan dan peningkatan kualitas produk, perluasan strategi pemasaran, hingga pemanfaatan ekosistem digital secara optimal.
“Ini sangat memerlukan kehadiran instansi terkait. Lewat UMKM inilah kita bisa bersama-sama mengembangkan ekonomi kerakyatan secara nyata, melalui usaha mandiri dan kualitas produk unggulan yang mereka hasilkan,” ujar Ilhamsyah, Jumat (17/7/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti kinerja Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi sektor UMKM. Ia menekankan agar jajaran dinas terkait lebih proaktif dan dinamis dalam memberikan pendampingan di tengah masyarakat.
DPRD mengingatkan agar program-program pemberdayaan masyarakat tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas kertas, melainkan harus berupa program aksi yang solutif dalam menjawab kendala produksi maupun tantangan pasar global yang dihadapi pelaku usaha lokal saat ini.
“Jangan biarkan mereka jalan sendiri tanpa arah. Pemerintah melalui PD terkait harus hadir langsung di lapangan, mengawal perkembangan mereka dari awal hingga mandiri,” tegasnya.
DPRD Bulungan berharap sinergitas antara kepala daerah dan PD teknis dapat terus dipererat demi melahirkan program yang tepat guna dan tepat sasaran. Pendampingan yang berkelanjutan diyakini mampu mendongkrak daya saing produk lokal Bulungan agar dapat bersaing dengan produk dari luar daerah.
Meski mendorong akselerasi program secara cepat, Ilhamsyah tetap mengingatkan agar seluruh skema bantuan ataupun hibah pemberdayaan masyarakat tetap dilaksanakan dengan koridor hukum yang jelas.
“Tentu dalam hal pelaksanaan di lapangan, semua program dan bantuan yang disalurkan wajib tetap berlandaskan pada regulasi serta ketentuan yang berlaku agar akuntabel dan tepat sasaran,” pungkas Ilhamsyah. (Advertorial)
