TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat dan tegas merespons aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Melalui Komisi III, DPRD Kaltara menyatakan komitmen penuh untuk mengawal dan menekan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar segera mengalokasikan anggaran perbaikan jalan lingkar provinsi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang saat ini kondisinya rusak parah hingga memicu krisis ekonomi dan sosial.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur jalan di Krayan menjadi agenda mendesak yang tidak boleh ditunda lagi. Langkah yang diambil parlemen adalah memastikan pos anggaran perbaikan masuk secara mutlak dalam APBD Perubahan 2026.
Jufri menjelaskan bahwa pada APBD murni tahun ini, Pemprov Kaltara memang belum mengalokasikan anggaran dengan alasan defisit fiskal. Namun, melihat dampak kerusakan jalan yang telah melumpuhkan sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah, DPRD Kaltara langsung mengambil inisiatif proaktif.
“Kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini pada APBD Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” tegas Jufri pada Selasa (14/7/2026).
Sebagai langkah jangka pendek yang konkret, pimpinan DPRD Kaltara dilaporkan langsung bergerak menemui Gubernur Kaltara guna menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutan mendesak dari masyarakat Krayan.
Jufri juga memperingatkan Pemprov agar menatap tahun anggaran 2027 dengan menempatkan pemeliharaan jalan perbatasan sebagai prioritas utama guna menutup akses-akses jalan yang berlubang.
Selain memperjuangkan porsi anggaran, Komisi III DPRD Kaltara juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan penyesuaian teknis pekerjaan di lapangan. DPRD mendesak agar rencana awal yang berupa pengaspalan dialihkan menjadi pengerasan jalan menggunakan agregat.
Pengalihan teknis ini dinilai jauh lebih efektif dan solutif untuk kondisi darurat saat ini. Dengan menggunakan agregat, bentang jalan rusak yang bisa ditangani secara simultan akan jauh lebih panjang dibandingkan jika dipaksakan menggunakan aspal yang memakan biaya besar namun jangkauan penanganannya terbatas.
Menepis anggapan bahwa wakil rakyat menutup mata terhadap krisis yang terjadi di perbatasan, DPRD Kaltara menjadwalkan langkah diplomasi ke tingkat nasional. Pada pekan depan, jajaran legislatif diagendakan bertolak ke Jakarta untuk membawa persoalan ini langsung ke pusat pemerintahan.
DPRD Kaltara akan menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan melibatkan pihak Balai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, serta membawa perwakilan tokoh masyarakat Krayan agar persoalan ini mendapat atensi khusus dan solusi komprehensif dari APBN.
Langkah ini dinilai sangat sejalan dengan visi besar pemerintah pusat yang menaruh perhatian luar biasa terhadap pembangunan beranda depan NKRI.
Program pemerintah pusat berkomitmen kuat memastikan wilayah perbatasan mendapatkan hak pembangunan yang setara dengan wilayah perkotaan. Melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, DPRD Kaltara meminta masyarakat Krayan untuk bersabar dan memberikan kepercayaan penuh, karena parlemen akan terus konsisten berjuang demi keadilan infrastruktur di daerah perbatasan. (Advertorial)
