TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat memastikan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak petani lokal.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang digelar di kantor DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026) lalu. Parlemen kini menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat formula harga agar tercipta tata niaga yang berkeadilan.
Forum tersebut menjadi momentum penting karena berhasil mempertemukan seluruh elemen dalam ekosistem sawit daerah. Mulai dari jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, DPW APKASINDO, PT Sucofindo, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), koperasi sawit, hingga perwakilan petani plasma dan swadaya.
Tidak ketinggalan, puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang beroperasi di Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Malinau juga hadir menyelaraskan persepsi.
Menindaklanjuti hasil dialog tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Pdt. Robinson, menegaskan bahwa keterbukaan dalam menentukan harga di tingkat lapangan menjadi poin krusial yang tidak bisa ditawar lagi. Parlemen memastikan akan mengawasi implementasi formula penetapan harga TBS ini agar benar-benar berjalan sesuai regulasi yang telah digariskan pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Formula penetapan harga TBS harus transparan dan dipatuhi oleh semua pihak di lapangan. Jika regulasi dijalankan secara konsisten, kesejahteraan petani lokal akan terlindungi, dan di sisi lain, kenyamanan berinvestasi bagi perusahaan sawit di Kalimantan Utara juga akan tetap terjaga secara sehat,” ujar Pdt. Robinson.
Melalui fungsi pengawasan melekat yang kini terus berjalan, Komisi II DPRD Kaltara berharap stabilitas harga sawit ke depan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang seimbang.
Keseimbangan ini dinilai sangat vital agar pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit yang masif di Kaltara berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal.
Dengan dikawalnya hasil RDP ini, DPRD Kaltara optimistis tata niaga kelapa sawit di daerah akan semakin sehat, transparan, dan mampu memberikan kepastian usaha bagi semua pihak dalam jangka panjang. (Advertorial)
