TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Gubernur Zainal minta perangkat daerah rombak target pendapatan daerah berbasis data rasional.
BIRO ADPIM – Catatan gemilang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut sejak 2014 memanen apresiasi dari seluruh fraksi DPRD Kaltara.
Namun, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah (PD) tidak cepat berpuas diri apalagi terjebak dalam zona nyaman penyerapan anggaran yang tidak berdampak.
Pada Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026 terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di Tanjung Selor, Senin (13/7/2026), Gubernur Zainal dengan tegas mengingatkan bahwa opini WTP sama sekali bukan tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut WTP hanya sebuah sarana dasar untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel di atas kertas.
Tujuan yang jauh lebih makro, menurut Zainal, adalah bagaimana instrumen APBD tersebut mampu memberikan stimulasi ekonomi yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia menuntut alokasi anggaran ke depan harus dikoreksi total agar lebih optimal dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta memangkas kesenjangan antarwilayah perbatasan.
Ketegasan Gubernur Kaltara ini menjadi sinyal kuat evaluasi internal bagi jajaran birokrasi, mengingat realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 masih menyisakan sejumlah rapor yang belum optimal, salah satunya pada sektor pendapatan daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltara mengakui adanya beberapa faktor eksternal yang menjegal target Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari dinamika ekonomi global dan regional hingga penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat terkait penyaluran dana transfer.
Merespons pandangan Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, hingga PKB-Nasdem-PAN, Gubernur Zainal berkomitmen merombak pola penyusunan target pendapatan agar lebih realistis dan berbasis data historis makroekonomi yang rasional.
Langkah jangka pendek pun disiapkan, di antaranya menggenjot digitalisasi sistem pemungutan retribusi agar lebih efisien, melakukan pemutakhiran basis data aset-aset daerah yang menganggur agar bisa dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru, serta memperkuat tata kelola BUMD agar menyumbang dividen yang sehat bagi PAD.
Sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri hijau juga dibidik menjadi lumbung pendapatan baru yang berkelanjutan tanpa harus membebani masyarakat.
Gubernur Zainal juga menyebut perlunya optimalisasi belanja modal, berkaca dari tahun 2025 yang terganjal penyerapan anggaran.
Beberapa kendala utama di lapangan seperti lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, dokumen teknis yang belum siap, hingga penyesuaian regulasi berbelit menjadi bahan evaluasi total demi mempercepat eksekusi proyek strategis sejak awal tahun anggaran.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Zainal meminta komitmen serius dari jajaran legislatif untuk terus mengawal dan merawat sinergitas pengawasan anggaran dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.
Ia berharap dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 ini bisa segera disetujui bersama untuk disampaikan ke meja Kementerian Dalam Negeri agar dievaluasi dan sah menjadi peraturan daerah demi kepentingan pembangunan daerah.(advertorial)
