QUARTAL.ID – Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN pada hari Rabu (10/7/2024) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero) di tahun 2025. Alokasi PMN ini bertujuan untuk mendukung PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, sejalan dengan komitmen mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan Rapat Kerja, menyatakan dukungan penuhnya terhadap alokasi PMN ini.
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” tegas Sarmuji.
Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap PMN ini dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ungkap Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN bersama Pemerintah untuk menyediakan akses listrik hingga ke seluruh penjuru negeri, termasuk daerah 3T.
Ia katakan, listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, PLN akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes pada 2025 guna melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
Ia mengakui bahwa program Lisdes di daerah 3T menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas yang sulit, kondisi geografis yang ekstrem, serta rawan keamanan dan konflik sosial.
“Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” tuturnya.
Namun, PLN tidak gentar dalam menghadapi tantangan ini. Darmawan memaparkan bahwa PLN telah melakukan transformasi digital dan mengintegrasikan roadmap Lisdes dengan peta geospasial. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan dan eksekusi Lisdes yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Selain itu, PLN juga aktif menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di setiap daerah untuk mendapatkan dukungan dalam program Lisdes.
“Program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” ujarnya.
Darmawan mengungkapkan bahwa dalam periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 Triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikan, termasuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional sudah mencapai 99,87%.
PLN berkomitmen untuk terus menyerap dana PMN secara optimal dan mencapai target RDB 100%. PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil.
“Sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” ujar Darmawan.
Implementasi PMN ini diyakini dapat menjadi langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *
Advertorial
