QUARTAL.ID – Kabupaten Bulungan berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) 2025 yang diumumkan dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Bupati Bulungan, Syarwani, di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono, dan Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, serta berbagai kepala daerah yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.
Konferensi ini juga menjadi wadah diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan syukur dan bangga atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bulungan berhasil meraih penghargaan TAKE Bulungan Hijau terbaik 1, yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Bapak Bima Arya,” ujar Syarwani.
Penghargaan ini menurutnya wujud pengakuan atas dedikasi dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Bulungan dalam mengembangkan program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Bulungan Hijau, yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi 74 desa di seluruh kabupaten.
terbaik I (pertama)
Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan Bulungan dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan.
Syarwani juga menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperluas dan mengintegrasikan skema pendanaan ekologis agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada 2025, Pemkab Bulungan meningkatkan alokasi dana untuk program TAKE Bulungan Hijau menjadi Rp 7 miliar, naik signifikan dari Rp 5 miliar pada tahun sebelumnya.
Dana ini dikompetisikan di antara desa-desa yang memiliki inisiatif pembangunan berbasis ekologi, mencakup wilayah dari Sungai Kayan hingga pesisir Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.
Bupati Syarwani menyebut pentingnya peran aktif desa dalam menyusun program inovatif yang sesuai dengan potensi lokal. Ia menyayangkan masih adanya desa yang belum memanfaatkan peluang kompetisi TAKE secara maksimal dan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi.
“Melalui TAKE, kita dorong satu desa satu produk unggulan yang tidak hanya berorientasi pasar lokal, tapi juga mampu menembus pasar nasional,” lanjutnya, sembari mencontohkan keberhasilan desa-desa di Pejalin dan Antutan dalam mengembangkan produk olahan cokelat.
Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation mengapresiasi dukungan kepala daerah dan mitra masyarakat sipil dalam upaya menjaga lingkungan. Ia berharap forum ini menjadi wadah kolaborasi lintas stakeholder untuk mencari solusi strategis demi terciptanya lingkungan yang lebih baik.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono menyebut urgensi penanganan sampah dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Ia mengingatkan target ambisius, yaitu pengelolaan sampah 100% pada 2029 dan pentingnya pendanaan memadai untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31% pada tahun 2030.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia juga mengapresiasi peran koalisi dalam mendampingi pemerintah daerah menangani isu lingkungan, menekankan bahwa perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan bagi semua pihak. (*)
Quartal
