QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghimpun sebanyak 1.201 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan total anggaran senilai Rp3,3 triliun.
Usulan ini mencakup pokok pikiran DPRD sebanyak 1.023 usulan (Rp200 miliar), 100 usulan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp150 miliar), 78 usulan jaringan masyarakat (Rp3 miliar), rencana kerja OPD Pemprov Kaltara senilai Rp3,3 triliun. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggaran usulan Rp3,68 triliun.
Dibandingkan dengan Pendapatan Rp2,77 triliun maka Pemprov Kaltara harus merasionalkan atau mencari yang prioritas dan atau menunda usulan sebesar Rp910 miliar.
Untuk diketahui, Pemprov Kaltara menggelar Musrenang RKPD 2026 di Tanjung Selor, Rabu (30/4/2025), yang mengusung tema pembangunan tahun depan yakni “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah”.
Dalam sambutannya di hadapan peserta Musrenbang yang dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Togap Simangunsong dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyampaikan arah pembangunan Provinsi Kaltara diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden RI.
“Selain itu, terdapat lima arah pembangunan strategis 2026 antara lain memperkuat infrastruktur mitigasi bencana dan program adaptasi perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan yang rentan. Contoh konkretnya adalah pembangunan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana,” kata Gubernur Zainal dalam keterangan Pemprov Kaltara diterima di Tanjung Selor, Rabu (30/4/2025).
Selain itu, potensi sumber daya alam (SDA) Kaltara seperti kelautan, perkebunan, dan pertambangan, akan dikelola secara berkelanjutan. Hilirisasi industri akan didorong untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selanjutnya, investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasional, khususnya bagi generasi muda, menjadi prioritas. Kolaborasi erat dengan perguruan tinggi dan dunia industri akan diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan digital juga dipercepat untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan lintas perbatasan dan perluasan akses internet di daerah terpencil menjadi contohnya.
Selanjutnya, mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi menjadi fokus. Sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak akan ditingkatkan untuk pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif.
Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
Aspirasi masyarakat juga menjadi landasan penting dalam perencanaan agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan potensi Kaltara sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Tahun 2026, Pemprov Kaltara juga memproyeksikan asumsi makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi di rentang 5,0-5,6 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,26-3,80 persen, kemiskinan 4,11-5,00 persen, gini rasio 0,248-0,253, dan tingkat penurunan emisi gas rumah kaca 60,27 persen. (*)
Quartal.id
