TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.852.280.709, Selasa (28/7/2026) di Tanjung Selor, Bulungan.
Dana hibah APBD tersebut dialokasikan secara proporsional kepada sepuluh partai politik peraih kursi di DPRD Provinsi Kaltara hasil Pemilihan Umum.
Penyerahan dilakukan langsung Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang S.H. M.Hum, diikuti Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie S.E. M.Si. Kegiatan ini turut disaksikan jajaran Forkopimda, Perwakilan BPK RI Kaltara, BPS Kaltara, KPU, Bawaslu, serta para pimpinan partai politik penerima bantuan.
“Bantuan keuangan parpol ini merupakan investasi negara memperkuat kualitas demokrasi serta modal dasar pendidikan politik bagi masyarakat,” kata Gubernur.
Partai politik merupakan pilar utama demokrasi sehingga bantuan keuangan dari APBD ini difokuskan untuk mendukung kemandirian kelembagaan parpol, memperkuat fungsi pendidikan politik, serta melahirkan partisipasi publik yang makin dewasa dan beretika.
Lebih lanjut Gubernur menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam penggunaan anggaran negara. Di tengah era keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap partai politik sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.
Berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu, alokasi bantuan keuangan disalurkan kepada sepuluh partai politik peraih kursi DPRD Kaltara.
Adapun besaran bantuan tersebut meliputi DPW Partai Gerindra sebesar Rp495.147.583, DPW Partai Golkar sebesar Rp388.247.889, DPW Partai Demokrat sebesar Rp384.485.537, DPW PDI Perjuangan sebesar Rp354.355.173, dan DPW Partai Hanura sebesar Rp335.795.815.
Selanjutnya DPW PKS menerima sebesar Rp285.875.637, DPW Partai NasDem sebesar Rp191.832.617, DPW PAN sebesar Rp184.828.490, DPW PKB sebesar Rp162.309.592, serta DPW PPP sebesar Rp69.402.376.
Gubernur mengajak seluruh pimpinan parpol untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah, mengingat Kaltara sedang mengakselerasi berbagai Proyek Strategis Nasional seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia Tanah Kuning Mangkupadi, pembangunan kawasan perbatasan, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.
