Sabtu, 18 Oktober 2025 20:21 WITA

Kapolda Kaltara bentuk ‘desk ketenagakerjaan’ demi kawal hak buruh dari konflik industrial

Kapolda Kaltara bentuk ‘desk ketenagakerjaan’ demi kawal hak buruh dari konflik industrial

Sabtu, 18 Oktober 2025 20:21 WITA

“Polri dan serikat buruh adalah mitra menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Kami akan kawal hak-hak pekerja dan pastikan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang damai dan bermartabat.” Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

QUARTAL.ID – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) komitmen menjaga hak-hak pekerja sekaligus stabilitas daerah. Hal ini ditegaskan Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy saat bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara di Kota Tarakan, Sabtu (18/10/2025).

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 300 orang dari berbagai elemen buruh ini, Kapolda Kaltara mengumumkan segera mengaktifkan ‘Desk Ketenagakerjaan’ di Polda Kaltara. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran Polri melindungi hak-hak pekerja dan menjadi sahabat buruh.

Desk Ketenagakerjaan akan segera kami aktifkan di Polda Kaltara sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam melindungi hak-hak pekerja. Saya juga akan berkoordinasi langsung dengan Gubernur untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di daerah,” tegas Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, yang disambut baik oleh para ketua serikat pekerja.

Kapolda juga mengajak seluruh serikat pekerja untuk selalu menjaga persatuan, menghindari provokasi, dan memastikan aspirasi disampaikan secara damai dan bermartabat.

Dalam sesi diskusi yang hangat, perwakilan serikat buruh dan pekerja, termasuk dari SP Kahutindo, KSBSI, dan KSPSI Kaltara, menyampaikan sejumlah usulan penting. Di antaranya adalah dorongan pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan khususnya terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja, permintaan agar Forum LKS Tripartit Provinsi dilaksanakan lebih intensif, dan usulan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara. Perlindungan hukum terhadap buruh yang menyuarakan aspirasi juga menjadi perhatian utama.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disnaker Kota Tarakan, Hanto Bismoko yang turut hadir, memaparkan bahwa hubungan industrial di Tarakan selama ini tergolong kondusif.

“Terbukti selama lima tahun terakhir tidak ada aksi unjuk rasa buruh. Ini berkat komunikasi yang baik antara serikat, pemerintah, dan aparat keamanan,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, seluruh pihak yang hadir—mulai dari Kepolisian, Pemerintah Daerah, hingga perwakilan buruh—menyepakati komitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi dan dialog sosial berkelanjutan.

Kapolda Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menutup pertemuan dengan pesan kunci:

Kegiatan silaturahmi yang juga dihadiri Dekan FH Universitas Borneo Tarakan dan Kapolres Tarakan ini berlangsung tertib, aman, dan kondusif, menandai sinergi yang makin erat antara aparat keamanan dan elemen pekerja di Kaltara.

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini