TANJUNG SELOR – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menyatakan komitmen Polri Kaltara terkait sejumlah isu hukum krusial daerah dan Nasional, Senin (27/10/2025) kala bersilaturahmi dengan Gubernur-Wakil Gubernur serta jajaran forkopimda.
Menurut Kapolda Djati, stabilitas keamanan yang selama ini terjaga di Kaltara adalah modal utama. Namun, tantangan ke depan memerlukan respons cepat dan terpadu, terutama dari institusi penegak hukum.
Sebagai garda terdepan dalam penyelidikan dan penyidikan, Kapolda menegaskan Polri Kaltara fokus penuh pada penyesuaian diri terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku.
KUHP baru membawa semangat keadilan restoratif dan Polda Kaltara telah dan akan terus melakukan pelatihan intensif kepada penyidik di semua tingkatan agar implementasi KUHP, khususnya pada tindak pidana ringan dan konsep restorative justice, dapat berjalan profesional, berkeadilan, dan humanis.
Kapolda pun menyambut baik usulan percepatan terwujudnya Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Menurutnya, kehadiran Pengadilan Tipikor akan meningkatkan efektivitas penindakan kasus korupsi, yang mana Polri bersama Kejaksaan memiliki peran sentral dalam pemberantasannya. Sementara PHI penting untuk menjaga iklim investasi dan ketenangan para pekerja di Kaltara.
Mengenai kondisi Lapas Tarakan dan Nunukan yang overkapasitas, Kapolda menyatakan ini adalah masalah serius yang berdampak pada stabilitas internal keamanan.
Polda Kaltara bersinergi penuh dengan Kanwil Kemenkumham, Lapas, dan Kejaksaan dalam proses penanganan tahanan sejak tahap penyidikan.
“Kami mendukung penuh usulan pembangunan Lapas baru. Selain itu, kami juga terus mendorong upaya pencegahan dan penggunaan alternatif pemidanaan seperti restorative justice agar kepadatan hunian dapat ditekan dari hulu ke hilir,” kata Kapolda.
Secara umum, forum koordinasi forkopimd aini menegaskan komitmen para pihak untuk menjalin komunikasi yang efektif dan solid.
Sinergi yang kuat ini adalah jaminan bagi masyarakat bahwa Negara hadir dalam menjaga ketertiban, mendukung pembangunan daerah, dan mengawal iklim investasi di Kaltara agar tetap aman, damai, dan harmonis. (*/rilis)
Quartal
