Kamis, 9 April 2026 21:10 WITA

Perkuat stabilitas ekonomi, Polda Kaltara kawal Musrenbang RKPD 2027

Perkuat stabilitas ekonomi, Polda Kaltara kawal Musrenbang RKPD 2027

Kamis, 9 April 2026 21:10 WITA

TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol. Yusuf, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 guna menyelaraskan strategi keamanan dan pembangunan wilayah.

Pertemuan yang berlangsung di Tanjung Selor, pada Kamis (9/4) ini wadah menentukan arah kebijakan daerah sebagai beranda depan NKRI.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Fokus perencanaan tahun ini adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang merata, penguatan sumber daya manusia berkarakter, dan penciptaan ekonomi bernilai tambah.

Kehadiran pihak kepolisian dalam forum ini menegaskan peran penting stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Dalam pidatonya, Gubernur Zainal Arifin Paliwang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan instrumen hukum dan teknis yang krusial untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran.

Ia menjelaskan bahwa tahap penyusunan RKPD merupakan momentum untuk merumuskan prioritas daerah melalui diskusi kolaboratif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas di masa mendatang.

Harapan besar yang muncul dari pertemuan ini adalah terciptanya kesatuan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.

Melalui akselerasi ekonomi yang didukung oleh kualitas SDM yang unggul, pemerintah daerah optimistis Kaltara dapat bertransformasi menjadi wilayah yang sejahtera dan mandiri di garis depan pertahanan nasional.

Keterlibatan aktif Polda Kaltara dalam proses perencanaan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam mendukung visi pemerintah daerah, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan masyarakat guna memastikan iklim investasi serta pembangunan berjalan tanpa hambatan. *

Editor: Quartal.id

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini