JAKARTA, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat komitmen kolaboratif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempercepat pemenuhan layanan energi dasar di wilayah beranda negara.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Berdasarkan data performa infrastruktur teranyar pada triwulan I tahun 2026, rasio elektrifikasi di Provinsi Kaltara sejatinya telah menyentuh angka 96,96 persen, dengan rasio desa berlistrik sebesar 87,55 persen. Meski grafik makro menunjukkan tren positif, penyediaan akses energi di unit administrasi terkecil masih menyisakan tantangan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang hadir langsung dalam forum tersebut mengungkapkan, saat ini masih terdapat 123 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik secara memadai, di mana seluruhnya berada di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Kondisi geografis yang ekstrem dan jarak pemukiman yang terisolasi dari jaringan interkoneksi utama menjadi faktor penghambat utama. Dinas ESDM Kaltara mencatat bahwa sekitar 80 persen akses mobilisasi menuju desa-desa terpencil tersebut terpaksa harus bergantung pada jalur transportasi sungai yang memiliki risiko tinggi dan biaya logistik yang mahal.
“Jauhnya jarak pemukiman warga dari jaringan listrik eksisting serta belum tersedianya akses jalan darat yang memadai menjadi kendala utama di lapangan. Ditambah lagi, mayoritas lokasi hanya bisa ditempuh lewat jalur sungai. Namun, hal ini tidak menyurutkan komitmen kami untuk menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat perbatasan,” tegas Wagub Ingkong Ala.
Guna mengatasi persoalan ini, Pemprov Kaltara menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi penyelesaian kendala teknis di tingkat tapak.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi percepatan dan prioritas proses perizinan pembangunan ketenagalistrikan. Selain itu, berkomitmen memfasilitasi penyediaan lahan yang aman dan dekat pemukiman perdesaan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Pemprov Kaltara juga akan membantu proses pemangkasan atau penebangan tanam tumbuh milik warga yang berada di jalur transmisi jaringan demi kelancaran distribusi daya. Secara paralel, upaya perbaikan infrastruktur jalan darat terus diupayakan guna mempermudah mobilisasi logistik serta material kelistrikan ke lokasi-lokasi proyek.
Di tingkat nasional, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara prioritas.
Guna mempercepat realisasi, pemerintah pusat mengoptimalkan pembiayaan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dengan target menyasar 1.516 lokasi pada fase berjalan. Hingga akhir April 2026, progres fisik secara nasional telah berjalan optimal mencapai 92,5 persen atau setara 1.403 lokasi.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menambahkan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan (roadmap) Program Lisdes jangka menengah periode 2025–2029.
Khusus pada tahun 2026, Pemerintah menargetkan urat nadi kelistrikan desa dapat menjangkau 2.065 lokasi baru di seluruh Indonesia. Rapat koordinasi ini ditutup secara resmi dengan penandatanganan nota kesepahaman dan naskah dukungan program Lisdes antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan jajaran pemerintah daerah. (Advertorial)
