QUARTAL.ID – Upaya memperkuat kerjasama melalui Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) kembali digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini terungkap dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Teknikal dan Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara/Peringkat Negeri Sabah di Novotel Balikpapan, Rabu (17/7/2024).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan selaku Ketua Sosek Malindo Provinsi Kaltara, mengungkapkan bahwa agenda Sosek Malindo telah memasuki tahun ke-7 dan telah menghasilkan banyak kerjasama yang disepakati oleh kedua negara.
“Kerjasama yang terjalin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara,” jelas Datu.
Ia optimistis hasil sidang ke-26 ini dapat menjadi acuan untuk ditindaklanjuti menjadi program baru sesuai dengan perkembangan sosio ekonomi di masing-masing negara.
“Kita perlu menyadari bahwa wawasan masyarakat kita terus berkembang, demikian pula permasalahan yang terjadi dan menuntut penyelesaian secepatnya dengan hasil yang memuaskan,” ujarnya.
Di tengah persaingan global, kerja sama antar negara perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
“Dari sekian banyak rencana kerjasama yang kita sepakati bersama, beberapa hal telah kita laksanakan dan dirasakan oleh masyarakat kedua negara,” jelas Datu Iqro.
Namun, Datu Iqro juga meminta agar rencana yang belum terealisasi segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mereview kembali program apa saja yang belum kita laksanakan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk segera kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Beberapa isu yang akan dibahas dalam Sosek Malindo ini antara lain masalah banjir di perbatasan Sungai Sesayap, akses jalan perbatasan 708 Serudong – Seimanggaris Sabah – Kaltara, investasi rumput laut, hingga usulan pembangunan pos bersama RI-Malaysia.
Datu Iqro juga menyinggung terkait proses pemindahan Ibu Kota Baru yang tengah berjalan. Ia menjelaskan alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, yaitu untuk mengurangi beban dan permasalahan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.
“Faktor ekonomi menyebabkan tingginya urbanisasi. Tingginya jumlah populasi menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan, serta pembangunan gedung bertingkat,” jelasnya.
Pemindahan ibukota juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.
Datu Iqro berharap dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara, kedua negara (Indonesia-Malaysia) dapat merasakan manfaatnya.
“Dari pelaksanaan Sosek Malindo ini, kita bersama-sama dapat mengambil manfaat dari rencana besar itu, serta mengantisipasi resiko yang terjadi,” pungkasnya. *dkispkaltara
Advertorial
