TANA TIDUNG, QUARTAL – Proses legislasi dan penetapan kebijakan fiskal daerah Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai babak penting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KTT sukses menggelar Rapat Paripurna XXIV Masa Sidang III Tahun 2025 dengan agenda tunggal: Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung Sabtu (29/11/2025) malam di Gedung DPRD Tana Tidung ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Jamhari.

Dalam forum parlemen tersebut, Pemerintah Daerah diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hersonsyah, ST. Ia menanggapi setiap masukan, kritik, dan pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD dalam sesi sebelumnya.

Sekda menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan dan koreksi yang telah dijalankan oleh legislatif. Ia menekankan bahwa masukan konstruktif dari fraksi-fraksi adalah instrumen vital dalam menajamkan alokasi anggaran daerah.

“Ini bentuk sinergi konkret antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan alokasi APBD 2026 benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan menjawab kebutuhan riil pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat Tana Tidung,” tegas Sekda dalam penyampaiannya.

Proses Paripurna penyampaian jawaban ini menurutnya menjadi indikator penting dalam tahapan penyusunan anggaran. Dengan diterimanya jawaban pemerintah, seluruh pandangan fraksi telah diakomodasi dan direspons, membuka jalan bagi pembahasan anggaran ke tahap selanjutnya yang lebih mendalam.

Kelancaran rapat paripurna ini menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah KTT untuk memelihara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Diyakini, proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menghasilkan dokumen anggaran yang kuat, transparan, dan menjadi motor penggerak bagi kemajuan Kabupaten Tana Tidung. (*/adv)

Penulis: Quartal
Editor: Quartal