TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Bupati Bulungan, Syarwani, secara terbuka menyuarakan sejumlah persoalan krusial di wilayahnya dalam Forum Reboan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/2/2026) secara daring.
Dalam forum tersebut, Syarwani membawa tiga isu utama yang dinilai mendesak, dengan fokus utama pada dorongan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonom baru guna memperkuat statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Syarwani menegaskan bahwa beban pelayanan publik di Tanjung Selor saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan status administratifnya yang hanya setingkat kecamatan. Mengingat fungsinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan provinsi sekaligus kabupaten, ia menilai penguatan status menjadi kota otonom adalah sebuah keharusan.
“Dengan fungsi sebagai ibu kota provinsi dan kabupaten, sudah selayaknya ada penguatan status agar pelayanan publik lebih maksimal,” tegas Syarwani di hadapan jajaran Ditjen Otda.
Menurut Syarwani, aspirasi pemekaran ini sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2020 dan didukung oleh presidium yang telah terbentuk. Meski saat ini Tanjung Selor baru terdiri dari tiga kelurahan dan enam desa, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengambil langkah proaktif melalui pemekaran RT/RW serta penyusunan kajian administratif.
Namun, ia mengakui bahwa proses tersebut masih membentur kendala regulasi serta persyaratan kewilayahan yang memerlukan lampu hijau dari pemerintah pusat.
Selain persoalan otonomi daerah, Syarwani juga membeberkan hambatan pembangunan akibat status lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih terjebak dalam kawasan transmigrasi atau HPL Telang. Masalah administratif ini berdampak serius pada program nasional, termasuk rencana pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial yang hingga kini belum bisa dieksekusi.
“Lahannya sudah dihibahkan desa, tetapi terkendala status kawasan. Dampaknya bukan hanya pada program sosial, tetapi juga investasi yang ingin masuk ke Bulungan,” ujar Syarwani sembari meminta Ditjen Otda memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi.
Persoalan ketiga yang menjadi perhatian serius Bupati adalah keterbatasan tenaga kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebersihan. Meski Pemkab Bulungan telah mengangkat lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kekurangan personel tetap dirasakan.
Sebagai solusi, Syarwani mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dinilai lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa melalui sistem outsourcing.
Menutup penyampaiannya, Syarwani berharap pemerintah pusat melalui Ditjen Otda memberikan dukungan nyata agar ketiga isu besar tersebut tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Ia menginginkan adanya jalan keluar konkret agar roda pemerintahan di Bulungan dapat bergerak lebih cepat.
“Semoga komunikasi pusat dan daerah semakin solid sehingga berbagai persoalan pemerintahan dapat diselesaikan secara konkret, bukan berlarut-larut,” pungkasnya. (advertorial)
