Rabu, 13 Mei 2026 10:14 WITA

Kaltara desak kebijakan afirmatif demi kemandirian perbatasan

Wagub Kaltara Ingkong Ala berpidato pada Rakor Rencana Aksi Strategis di Nunukan, Selasa (12/5/2026). (Foto: Istimewa)

Kaltara desak kebijakan afirmatif demi kemandirian perbatasan

Rabu, 13 Mei 2026 10:14 WITA

NUNUKAN, QUARTAL.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mentransformasi wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan dari sekadar halaman belakang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang strategis di kawasan regional.

Dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Rencana Aksi Strategis yang digelar di Nunukan pada Selasa (12/5/2026), Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum diwakili oleh Wakil Gubernur Ingkong Ala, SE.,M.Si menekankan bahwa pembangunan perbatasan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara dan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Nunukan memiliki urgensi geopolitik yang signifikan mengingat 17 dari 21 kecamatannya berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur darat, laut, dan sungai.

Kondisi geografis yang membentang dari pesisir perkotaan di Pulau Nunukan hingga dataran tinggi Krayan menuntut pendekatan pembangunan yang spesifik namun tetap terintegrasi.

“Pemerintah daerah mengidentifikasi bahwa tantangan di wilayah ini mencakup keterbatasan infrastruktur dasar hingga kerentanan terhadap aktivitas lintas batas ilegal,” kata Wagub.

Ia juga menyebut fenomena biaya tinggi dalam pembangunan perbatasan yang seringkali tidak sebanding dengan ruang fiskal daerah yang terbatas. Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Kaltara meminta Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris.

Langkah ini diyakini memberikan fleksibilitas regulasi dan penguatan anggaran bagi wilayah perbatasan agar percepatan pelayanan lintas sektor dapat berjalan lebih efektif tanpa terkendala birokrasi yang kaku.

Visi jangka panjang pemerintah adalah menjadikan Nunukan sebagai hub strategis yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Untuk mencapai target tersebut, penguatan kemandirian wilayah melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci utama.

Melalui koordinasi strategis ini, Kaltara menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan yang mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda depan negara yang inovatif dan mandiri. (Advertorial)

Jelajahi lebih lanjut tentang topik ini