TANJUNG SELOR, QUARTAL.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memacu optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar tidak lagi terjebak pada stigma “aparatur musiman”.
Pemprov menilai kekuatan personel Linmas yang masif di tingkat desa dan kelurahan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman warga sehari-hari, bukan sekadar aktif saat pesta demokrasi berlangsung.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Kabupaten Bulungan Anggaran 2026 di Tanjung Selor, Rabu (24/6).
Total personel Satlinmas di Kaltara saat ini mencapai 3.044 orang. Kabupaten Bulungan tercatat memegang porsi kekuatan terbesar dengan 1.502 personel, disusul Nunukan (859 personel), Malinau (527 personel), Tana Tidung (136 personel), dan Kota Tarakan (20 personel).
“Besarnya jumlah personel ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun jujur harus diakui, potensi ini belum kita manfaatkan secara maksimal. Selama ini, keberadaan Satlinmas masih lebih banyak terlihat saat pemilu saja, padahal peran mereka dibutuhkan setiap hari untuk perlindungan masyarakat,” ujar Sanusi saat membacakan amanat tertulis Gubernur Kaltara.
Sanusi mengingatkan, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020, mandat yang diemban Satlinmas sangat luas.
Selain membantu pengamanan pemilu atau pilkades, mereka wajib bergerak cepat dalam deteksi dini kebencanaan, membantu penanganan dampak bencana, mendukung kegiatan sosial, hingga ikut serta dalam upaya pertahanan negara.
Oleh karena itu, peningkatan keterampilan teknis dan pembentukan sikap sigap melalui bimtek ini menjadi kebutuhan mutlak agar aparatur Linmas responsif terhadap dinamika di lapangan.
Pemprov Kaltara menginstruksikan seluruh jajaran Satlinmas untuk mempererat koordinasi horizontal dengan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) di wilayah masing-masing. Langkah terintegrasi ini dinilai menjadi kunci mengantisipasi sekaligus menyelesaikan potensi gangguan kamtibmas secara cepat dan terukur di level terbawah. (Advertorial)
